Jokowi Membantah Ada Data yang Ditutupi Terkait Penanganan Corona

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan gugus tugas percepatan penanganan covid-19, meminta agar pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah dievaluasi.

Presiden Jokowi menyebut evaluasi penting agar nantinya jika ada kekurangan, maka harus diperbaiki.

Selain itu, Presiden juga meminta pengujian sample secara masif dan pelacakan yang agresif demi memutus rantai penyebaran corona.

Dalam rapat, Presiden Jokowi juga membantah ada data yang ditutupi terkait penanganan corona.

Kepala Gugus Tugas percepatan penanganan covid-19 , Doni Monardo, menyebut penerapan PSBB di DKI Jakarta memiliki dampak positif.

Meski demikian, ada beberapa hal yang tidak optimal, salah satunya operasional perkantoran yang masih berlangsung.

Pemerintah akan memberikan sanksi bagi kantor dan pabrik di luar 8 sektor strategis yang tidak mengikuti PSBB.

Perusahaan yang bandel tidak hanya diberi sanksi denda, tapi bisa juga sanksi pidana.