Stafsus Jokowi Belva Devara Ditantang Ekonom Debat Soal Kartu Prakerja

JAKARTA, KOMPAS TV - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, secara terbuka menantang debat Staf Khusus Presiden RI Jokowi Widodo, Belva Devara soal program Kartu Prakerja.

Menurut Bhima, Belva telah memanfaatkan posisinya sebagai tangan kanan Jokowi untuk merangkap sebagai Chief Executive Officer (CEO) Kartu Prakerja. 

“Ada keresahan terkait merebaknya konflik kepentingan dalam masalah Kartu Pra Kerja. Menurut saya persoalan yang serius soal tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Bhima seperti dikutip Kontan.co.id, Minggu (18/4).

Selain disebut memanfaatkan posisinya, Bhima menilai kinerja Belva sejauh ini nihil. Tak ada gagasan yang dilahirkan dari seorang Belva untuk perubahan.

Baca Juga: Resmi Dibuka Hari Ini, Berikut 3 Tahapan Lengkap Daftar Kartu Prakerja

“Saya tidak melihat adanya gagasan perubahan yang signifikan diutarakan oleh Stafsus milenial itu, sekarang mengjadi oligarki baru, oligarki milenial,” ujar Bhima.

Menurut Bhima, bagi milenial di era demokrasi adalah hal biasa untuk saling berdebat soal gagasan.

Apalagi, kata dia, penyaluran Kartu Prakerja ini dekat kaitannya dengan tujuan pemerintah menanggulangi dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) terhadap perekonomian Indonesia. 

Tantangan Bhima, debat dilakukan melalui video conference dan disiarkan live di berbagai kanal media sosial. Namun, sampai saat ini Belva belum mengonfirmasi ajakan debat Kartu Prakerja itu. 

“Belom, saya sudah kontak langsung dan melalui media sosial, tapi belum ada jawaban,” kata Bhima.

Di sisi lain, Bhima menyebut banyak materi Kartu Prakerja yang tidak relevan dan menyebabkan pemborosan anggaran. 

Misalnya, materi soal membuat kroket ayam keju di platform Maubelajarapa yang menghabiskan biaya pelatihan Rp400 ribu per orang. 

Baca Juga: Istana: Stafsus Milenial Presiden Andi Taufan Tak Diberi Sanksi, Tapi Dapat Teguran Keras

Asumsinya bila ada 500 ribu orang yang tertarik ikut pelatihan ini, maka ada kas negara yang jebol Rp200 miliar. 

“Ini enggak masuk akal. Padahal konten materinya banyak tersedia gratis di Youtube,” ujar Ekonom Indef itu. 

Menurutnya, anggaran Kartu Prakerja yang mencapai Rp20 triliun sebagian diboroskan untuk pelatihan online yang manfaatnya setara Youtube.

Dia menganjurkan, sebaiknya segera diubah programpelatihan itu menjadi cash transfer atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). 

“Dampak multiplier nya langsung dirasakan ke daya beli, serta mencegah naiknya angka kemiskinan,” kata dia.