Atasi Wabah Virus Corona, Kementerian PUPR Realokasi Anggaran Senilai Rp 36,19 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.TV – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 merealokasi anggarannya.

Anggaran sebesar 36,19 triliun telah disiapkan Kementerian PUPR untuk membantu mengatasi Covid-19. 

Baca Juga: Atasi Wabah Corona, DPR Dukung Realokasi Anggaran

Anggaran itu diambil dari total anggaran Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar 120 triliun.

"Jadi dari 120 triliun rupiah, total anggaran Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2020 direalokasi dan di-refocusing sebesar 36,9 triliun,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimoeldjono saat memberikan keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin (13/4/2020).

Adapun rincian realokasi anggaran tersebut, yakni pertama yang diberikan atau dikembalikan kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan langsung kepada Bansos dan kegiatan lain, yang berhubungan langsung dengan Covid-19 sebesar 24, 53 triliun.

Kemudian anggaran sebesar 24,53 triliun ini berasal dari anggaran lain yang dipangkas seperti perjalanan dinas dan biaya-biaya rapat kerja serta seminar dan lainnya.

"24,53 triliun ini berasal dari seperti yang sering dikatakan oleh Bapak Presiden, pertama memangkas 50 persen perjalanan dinas dan biaya-biaya rapat kerja, dan sejenisnya seperti seminar,” tutur Basuki.

Kementerian PUPR juga membuat paket-paket yang bisa ditunda tahun depan. 

Dalam hal ini paket tersebut tetap dilakukan tender namun pelaksanaannya tahun depan.

"Istilahnya kami dijereng. Yang tadinya single year menjadi multi year, jadi itu masih bisa dikerjakan untuk tahun depan. Kemudian untuk paket-paket yang  software yang bisa ditunda, kita kick off-kan baru nanti tahun depan kita kerjakan. Totalnya adalah sekali lagi 24,53 triliun rupiah,” kata Basuki, menjelaskan.

Mengenai refocusing, Basuki melanjutkan, ada dua hal, pertama untuk melaksanakan pembangunan yang langsung dibutuhkan untuk mengatasi Covid-19 seperti penyiapan prasarana observasi di Pulau Galang, sebesar 400 miliar, dengan totalnya adalah 1,66 triliun rupiah.

"Terdiri untuk apa? Untuk Pulau Galang menyiapkan prasarana observasi di Pulau Galang, kemudian merehabilitasi Rumah Sakit darurat Wisma Atlet di Kemayoran, kemudian juga untuk pembelian alat-alat pendukung lainnya,” kata Basuki.

Baca Juga: Presiden Jokowi Tetapkan Penyakit Covid-19 Sebagai Bencana Nasional

Selain itu, lanjut Basuki, Kementerian PUPR juga melaksanakan percepatan program Padat Karya Tunai, yakni memberikan pekerjaan yang tidak membutuhkan teknologi di wilayah pedesaan guna mempertahankan daya beli masyarakat.

"Padat Karya Tunai ini adalah memberikan pekerjaan yang low technology, tidak membutuhkan teknologi, tapi Padat Karya di daerah desa di pedesaan. Terutama ditujukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan. Jadi mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa,” ucap Basuki.