Luhut Pandjaitan Bakal Tuntut Said Didu ke Jalur Hukum

JAKARTA, KOMPAS TV - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengancam bakal menuntut bekas Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu. 

Ancaman tuntutan tersebut buntut dari pernyataan Said Didu yang menyebut Luhut Pandjaitan lebih mementingkan keuntungan pribadi, tanpa memikirkan penanganan virus corona.

“Bila dalam dua kali 24 jam tidak minta maaf, maka kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," kata Jodi Mahardi, juru bicara Luhut melalui keterangan resminya di Jakarta pada Jumat (3/4/2020).

Baca Juga: Blak-blakan! Luhut: Pemerintah Tak Melarang Masyarakat Mudik Walau Corona Mewabah

Jodi menuturkan, atasannya itu telah mengetahui pencemaran nama baik yang menyudutkannya itu.

Karenanya, melalui Jodi, Luhut meminta agar Said Didu menmberikan pernyataan maafnya secara langsung. Juga melalui seluruh akun media sosial miliknya. Terhitung mulai hari ini.

“Secara keseluruhan seseorang dapat dikenakan pasal hate speech, Pasal 317 KUHP dan 318 KUHP dan juga dapat dikenakan Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2016 terkait ITE jika menyebarkan ujaran kebencian, yaitu bisa memprovokasi, menghasut, serta penyebaran kabar atau berita bohong melalui media sosial,” ujar Jodi.

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari tayangan video pada akun media sosial Youtube Said Didu. Ketika itu, Muhammad Said Didu diwawancarai oleh Hersubeno Arief selama 22 menit.

Dalam video tersebut, Said Didu menyoroti soal isu persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang masih terus berjalan di tengah usaha pemerintah dan semua pihak menangani wabah virus corona atau Covid-19.

Said Didu mengatakan kukuhnya pemindahan ibu kota itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak memprioritaskan masalah kesejahteraan rakyat umum. Hanya mementingkan legacy. 

Said Didu menyebutkan bahwa Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak “mengganggu” dana pembangunan IKN baru karena hal tersebut dapat menambah beban utang negara. 

Baca Juga: Kata Mereka Soal Ahok & Ibu Kota Baru - AIMAN (Bag 2)

“Kenapa itu dilakukan karena ada pihak yang ngotot untuk agar anggarannnya tidak dipotong. Saya pikir Pimpro (Pimpinan Proyek) pemindahan ibu kota, Luhut Pandjaitan, itulah yang ngotot agar anggarannya tidak dipotong, sehingga Sri Mulyani punya ide untuk menaikkan jumlah utang,” ucap Said Didu. 

“Kalau Luhut kita sudah tahu lah. Menurut saya di kepala beliau itu hanya uang uang dan uang. Saya tidak pernah melihat bagaimana dia mau berpikir membangun bangsa dan negara. Memang karakternya demikian, hanya uang uang dan uang. Saya berdoa mudah-mudahan terbesit kembali Sapta Marga yang pernah diucapkan oleh beliau sehingga berpikir untuk rakyat bangsa dan negara. Bukan uang uang dan uang.”