Sri Mulyani Sebut Anggaran Sudah Siap jika Indonesia Lockdown, tapi Masalahnya...

JAKARTA, KOMPAS.TV - Persebaran Covid-19 atau virus corona membuat sejumlah negara di dunia menerapkan isolasi secara penuh atau lockdown.

Beberapa negara yang sudah memilih opsi tersebut yaitu Italia, China, Prancis, Denmark, Filipina, Irlandia, hingga Malaysia. Namun, langkah tersebut belum diambil oleh pemerintah Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dari sisi anggaran pihaknya mengaku selalu siap mendukung berbagai kemungkinan termasuk lockdown.

Baca Juga: Bila Ditemukan 1 Kasus Positif Corona di Mimika, Bupati: Langsung Lockdown!

Namun demikian, pemerintah masih memutar otak untuk kesediaan sumber daya manusia dalam kaitannya dengan distribusi bahan logistik jika terjadi lockdown.

"Kita posisinya terus mendukung jangan sampai kekurangan resources. Masalahnya bukan uang tapi SDM untuk logistic delivery, bagaimana menyampaikan kebutuhan pokok mereka supaya bisa mendapatkan kebutuhna pokok. Ini jadi pusat perhatian dari gugus tugas," ujar dia ketika melakukan video conference di Jakarta, Rabu (18/3/2020), sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Pemerintah Sudah Siapkan Anggaran Lockdown, Ini Skenarionya...

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Kemenkeu tengah berkoordinasi dengan BNPB dalam mempersiapkan berbagai skenario penanganan virus corona ini.

Skenario tersebut termasuk penanganan di desa juga di lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi.

"Kalau BNPB memutuskan isolasi, pasti sudah dipikirkan juga bagaimana supporting growth. Bahkan sampai masalah ke desa. Kalau di desa, di mana permukiman cukup padat social distance sulit dilakukan," ujar dia.

Baca Juga: Tak Terapkan Lockdown Pemerintah Kampanyekan Social Distancing, Apa Bedanya?

Wanita yang menjabat sebagai Menteri Keuangan selama dua periode itu pun menjelaskan, saat ini pemerintah pusat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bereaksi secara cepat untuk meminimalkan penularan virus corona.

"Jadi leadership tiap pemda sangat penting untuk minimalkan penularan, penyebaran, dan untuk bisa menciptakan mekanisme respons efektif, apakah self isolation, karantina, atau masuk puskesmas, rumah sakit, itu pilihan-pilihan yang kita lihat," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang pemerintah daerah untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah dalam menghadapi penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19.

Jokowi menegaskan bahwa kebijakan lockdown hanya dapat diambil oleh pemerintah pusat.

"Kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat," ucap Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

"Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," kata Jokowi.

Baca Juga: [FULL] 7 Arahan Jokowi untuk Penanganan Corona: Tes Massal Hingga Stok Pangan

Jokowi menyebutkan, saat ini yang terpenting dilakukan adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, serta mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19.

Salah satu caranya adalah dengan melakukan aktivitas yang produktif dari rumah.

"Kebijakan belajar dari rumah kerja dari rumah dan ibadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk menghindari Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.