JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan pengawas TVRI memiliki sejumlah alasan untuk memecat Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI.
Ketua Dewan Pengawas TVRI Arif Hidayat Thamrin, menjelaskan pihaknya menilai langkah Helmy dalam memimpin TVRI seperti memimpi televisi swasta yang mengedepankan rating dan Share.
Padahal TVRI sebagai televisi publik punya tujuan tersendiri, yakni mengedepankan edukasi, jati diri bangsa, media pemersatu bangsa.
Baca juga: Helmy Yahya Dipecat Dewas TVRI, Liga Inggris Jadi Pangkal Masalah
Ia menyayangkan Helmy lebih memprioritaskan program luar seperti liga Inggris dan Discovery Channel. Meski siaran liga Inggri digemari, namun prioritas program tidak terlepas dari TVRI sebagai media pemersatu bangsa.
"Kita ada APBN harus bayar keluar negeri dalam bentuk hal ini BWF, Discovery, dan Liga Inggris, artinya uang rupiah kita dari APBN dibelanjakan keluar dan Presiden menyatakan untuk dibatasi dan ini terjadi," ujar Arief.
Selajutnya terkait beban hutang, Dewan pengawas menilai hak siar liga Inggris yang dibeli Helmy menimbulkan resiko gagal bayar utang.
Anggota Dewan Pengawas TVRI Pamungkas Trishadiatmoko menjelaskan, Helmy sempat meyakintak Dewan Pegawas bahwa program liga Inggris ditayangkan tanpa berbayar. Namun penayangan tersebut telah menelan biaya hingga Rp126 miliar untuk kontrak tiga sesi yakni 2019 - 2021.
Baca juga: Usai Helmy Yahya Dipecat, Kain Hitam Selimuti Kantor TVRI
Berdasarkan invoice yang diterima Dewan Pengawas TVRI dari Global Media Visual (GMV), ada kewajiban bayar pada 31 Oktober 2019 senilai Rp 27 miliar.
Kemudian, pada Maret dan September 2020, masing-masing senilai Rp 21 miliar. Total kewajiban bayar utang pada 2019 dan 2020 senilai Rp 69 miliar dan itupun belum termasuk pajak.
"Saya akan sampaikan kenapa Liga Inggris itu menjadi salah satu pemicu gagal bayar ataupun munculnya utang skala kecil seperti Jiwasraya," ujar Moko, seperti diberitakan Kompas.com.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.