Kompas TV nasional politik

PDIP Minta Presiden Prabowo Buat Tim untuk Kaji Usulan Pemakzulan Wapres Gibran

Kompas.tv - 30 April 2025, 09:19 WIB
pdip-minta-presiden-prabowo-buat-tim-untuk-kaji-usulan-pemakzulan-wapres-gibran
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peraturan pemerintah terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025). (Sumber: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Deni Muliya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun tidak sepakat jika usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka oleh purnawirawan TNI dinilai bermuatan politis.

Komaruddin mendorong Presiden Prabowo Subianto melakukan kajian mendalam dengan melibatkan sejumlah ahli untuk mengkaji usulan purnawirawan TNI terhadap Wapres Gibran.

Demikian Komarudin Watubun merespons usulan Purnawirawan TNI untuk memakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Selasa (30/4/2025).

“Makanya saya bilang, kalau ragu dengan pernyataan politisi ya buat tim sendiri, ada tim yang disiapkan untuk melakukan pengkajian lebih mendalam,” kata Komarudin.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR soal Pemakzulan Gibran: Kita Berpegang pada Hasil yang Ditetapkan KPU

Dengan begitu, kata Komarudin, usulan yang disampaikan purnawirawan TNI untuk memakzulkan Wapres Gibran benar-benar dipastikan tidak ada kepentingan tersembunyinya di baliknya.

“Jadi tidak ada kepentingan kelompok atau orang, tapi untuk kepentingan yang lebih besar kepentingan bangsa dan negara,” ujar Komarudin.

Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI menyampaikan usulan agar Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari posisinya sebagai Wakil Presiden.

Sebelumnya, pada Kamis (24/4/2025), Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto mengatakan, Prabowo tidak bisa langsung merespons usulan Forum Purnawirawan TNI, termasuk usulan mencopot Gibran.

Baca Juga: Said Iqbal Pastikan Presiden Prabowo Hadiri Perayaan May Day di Lapangan Monas Jakarta 1 Mei 2025

"Sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa," kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Tribunnews.com.

Kami memberikan ruang untuk Anda menulis

Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.

Daftar di sini



Sumber : Kompas TV

Komentar (2)
silahkan hubungi public relation pddc_professional_defensive_driving_course untuk mengetahui dan mendalami materi defensive driving n praktek lebih lanjut di nomor +62 852 1050 9262 whatsapp tersedia, safe driving will safe your life and your money, website kami : pddc .bz



KOMPASTV SHORTS


Lihat Semua

BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x