Anggota Komisi VI DPR Dukung Evaluasi Total Direksi BUMN: Liga Korupsi Harus Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem Asep Wahyuwijaya menyatakan dukungannya terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Danantara mengevaluasi seluruh jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Menurutnya, transformasi total di tubuh BUMN merupakan langkah yang mutlak dilakukan.

Ia juga menekankan pentingnya peran Danantara dalam menjadikan BUMN sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Namun, kata dia, hal tersebut sulit tercapai jika jajaran direksi masih bekerja secara tidak efisien dan terjerat praktik-praktik curang.

“Liga korupsi yang diinisiasi oleh BUMN di republik ini memang harus dihentikan. Efisiensi di tubuh seluruh BUMN pun harus semakin dimaksimalkan. Puluhan bahkan mungkin ratusan triliun bisa diselamatkan dan menjadi pendapatan negara jika hal ini bisa dilakukan,” kata Asep kepada wartawan, Selasa (29/4/2025). 

Baca Juga: Tegur BUMN dan Danantara, Presiden Prabowo Minta Investasi Dikelola Transparan

Dia menilai tugas Danantara sebagai holding pengelola BUMN ke depan tidak akan mudah, apalagi di tengah berbagai kontroversi yang menyelimuti keberadaannya.

Sehingga, ia berharap lembaga tersebut bisa membuktikan perannya secara maksimal dan menjawab keraguan publik dengan kinerja nyata.

“Tidak ada yang bisa menghentikan keraguan sebagian orang terhadap Danantara ini kecuali dengan cara Danantara sendiri yang harus mampu membuktikan perannya dengan maksimal sesuai harapan semuanya,” tegas Asep.

Ia juga mendorong Danantara segera melakukan restrukturisasi atau pengurangan jumlah BUMN agar tata kelola perusahaan menjadi lebih ramping dan gesit, sehingga kinerja lebih optimal.

Sebab, sambungnya, hal ini juga sejalan dengan agenda hilirisasi industri dan penciptaan lapangan kerja lokal secara masif.

“Melalui Danantara, seluruh kerja BUMN harus semaksimal mungkin didorong menjadi pendukung utama pertumbuhan ekonomi bangsa, penghasil pendapatan negara dan pembuka industri-industri baru,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta semua direksi BUMN meninggalkan praktik tata kelola menyimpang.

Baca Juga: Sri Mulyani Bertemu Perwakilan Bank Dunia, Bahas Potensi Pembiayaan dengan BUMN dan Danantara

Evaluasi atas kinerja direksi BUMN juga akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, kepatutan, dan komitmen pengelolaan Danantara seiring dengan target besar yang dibebankan kepada lembaga ini.

”Atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu. Mungkin yang kurang efisien atau ada praktik-praktik yang enggak benar, harus ditinggalkan,” kata Presiden saat wartawan menanyakan apa arahan yang disampaikan kepada pimpinan BUMN yang hadir dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (28/4/2025) sore, dikutip dari Kompas.id. 

Hadir dalam acara ini, antara lain, CEO Danantara Rosan P Roeslani, COO Danantara Dony Oskaria, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Ketua Dewan Pengawas Danantara Erick Thohir, Wakil Ketua Pengawas Danantara Muliaman D Hadad, serta managing director dan anggota dewan komite Danantara Indonesia.