Ketua DPP PDIP Sebut Presiden Harus Tanggapi Serius Usulan Purnawirawan TNI soal Pencopotan Gibran

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menilai Presiden RI Prabowo Subianto harus menanggapi serius usulan dari purnawirawan TNI yang meminta pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, desakan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berasal dari para purnawirawan TNI.

"Jadi begini kalau menyangkut purnawirawan ini kan orang kita lihat ya ini bukan relawan, kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam," kata dia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/4/2025), dilaporkan jurnalis Kompas TV, Nandha Aprilia dan Yogi Syahrevi.

"Tetapi kalau usulan purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh presiden, karena itu purnawirawan yang bukan kelas abal-abal," imbuhnya.

Terlebih, lanjut Komarudin, salah satu tokoh di balik usulan para purnawirawan tersebut adalah mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.

"Itu kelas yang, yang oke, termasuk Pak Try Sutrisno itu kan rujukan dari para purnawirawan, salah satu ya," ucapnya.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR soal Pemakzulan Gibran: Kita Berpegang pada Hasil yang Ditetapkan KPU

Ia meyakini para purnawirawan memiliki pertimbangan strategis yang mendalam sebelum menyampaikan usulan tersebut.

"Jadi kalau mereka mengusulkan itu pasti mempertimbangkan kondisi bangsa saat ini dan ke depan geopolitiknya, beban tanggung jawab seorang wapres dalam menangani masalah-masalah Indonesia," ungkapnya.

Saat ditanya maksud dari menanggapi serius usulan tersebut, Komarudin mengatakan presiden harus melakukan kajian-kajian.

“Ya presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi.”

“Memang kita sudah agak lambat sih, kemarin cuma PDIP sendiri yang bicara soal tabrak konstitusi itu ya itu masalah.”

Ia juga menjawab pertanyaan wartawan mengenai peluang pencopotan Gibran. Menurut Komarudin, harus ada kajian terkait hal itu.

“Itu harus ada kajian tadi saya bilang karena ini usulan para purnawirawan yang sudah mengabdikan seluruh hidup mereka untuk bangsa ini.”

“Mereka tidak mau lihat bangsa ini rusak ke depan, oleh karena itu ada kesadaran itu presiden harus mempersiapkan sebuah tim yang betul-betul independen untuk menguji.

Sebelumnya, pada Kamis (24/4/2025), Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengatakan Prabowo tidak bisa langsung merespons usulan Forum Purnawirawan TNI, termasuk usulan mencopot Gibran.

Baca Juga: Ahli Hukum Tata Negara Beberkan 3 Hal yang Bisa Jadi Pintu Masuk Pemakzulan Gibran

"Sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa," kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Tribunnews.com.