Prabowo Ingin Jadi Penengah AS dan Cina, Andi Widjajanto: Leverage Apa yang Dimiliki Indonesia?

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden RI Prabowo Subianto diminta memikirkan pengaruh apa yang dimiliki Indonesia maupun dirinya sebelum menjadi pihak ketiga dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Riset dan Analisa Kebijakan PDI Perjuangan Andi Widjajanto, Sabtu (27/4/2025).

“Bisa saja kalau sebagai pihak ketiga, bisa ada inisiatif pihak ketiga, tapi harus dipikirkan leverage apa yang akan dimiliki oleh Indonesia, oleh Pak Prabowo untuk menjalankan peran yang tersebut,” ucap Andi.

“Lalu bisa juga ada permintaan langsung, baik dari China dengan Amerika Serikat,” lanjutnya. Dikutip dari laporan jurnalis Kompas.tv.

Baca Juga: Mengenal Mendiang Bunda Iffet: Perempuan Tangguh yang Bikin Slank Bersih Narkoba dan Terus Berkarya

Kendati demikian, Andi melihat struktur negosiasi tarif resiprokal yang sedang berjalan sifatnya game theory antara Amerika Serikat dengan Tiongkok saja. Hingga saat ini, Andi mencermati belum ada pelibatan pihak ketiha yang diinginkan oleh Amerika Serikat dalam negosiasi tarif resiprokal.

“Tapi kalau dalam struktur negosiasi tarif yang sedang dilaksanakan, tampaknya ini sifatnya akan menjadi benar-benar game teori antara dua negara, Amerika Serikat dengan China,” ujar Andi.

“Sampai hari ini belum terlihat ada pola pelibatan pihak ketiga yang diinginkan oleh Amerika Serikat digunakan dalam negosiasi tarif ini,” lanjutnya.

Baca Juga: 4 Santri Gontor Tewas akibat Tembok Kolam Ambruk, Berikut Identitasnya

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak memihak negara mana pun terkait perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Cina. Prabowo mengatakan, Indonesia berhubungan baik dengan Amerika maupun Cina.

“Kami ingin menjadi jembatan bagi kedua negara. Tidak mungkin (menghentikan kerja sama ekonomi), Cina dan Indonesia memiliki kedekatan yang sangat erat,” ucap Prabowo dalam konferensi pers di Antalya, Turkiye, Sabtu, 12 April 2025, seperti dilihat dari akun YouTube Sekretariat Presiden (Setpres).