Sejumlah Insiden Program MBG, Anggota Komisi IX DPR Desak Badan Gizi Lakukan Evaluasi Menyeluruh

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh di berbagai wilayah di Indonesia. 

Hal ini menyusul sejumlah insiden yang terjadi di beberapa daerah, seperti dugaan keracunan makanan di Cianjur, Jawa Barat, serta tunggakan pembayaran dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan.

Ia menyebut evaluasi itu seperti perbaikan mekanisme pengawasan di lapangan, standarisasi penyediaan makanan yang aman dan bergizi, serta jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pencairan dana.

Baca Juga: Deretan Kasus Diduga Keracunan MBG di Indonesia, Terbaru di Cianjur

"MBG harus dipahami sebagai program membangun generasi unggul di masa depan yang membutuhkan dedikasi, kesungguhan dan dukungan tulus dari semua pihak. Dan BGN sebagai leading sector-nya harus memastikan hal itu terwujud," kata Netty kepada wartawan, Rabu (23/3/2025). 

Menurur dia, program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak guna menghadirkan Sumber Daya Manusia unggul bangsa di masa depan. 

"Oleh sebab itu, proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisir risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah,” ujar Netty.

Terkait insiden dugaan keracunan massal di Cianjur, Netty mendesak BGN untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap standar keamanan pangan, mulai dari tahap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi makanan dalam program tersebut.

“Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama. Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah,” kata politikus PKS itu.

Menanggapi persoalan tunggakan pembayaran hampir Rp 1 miliar terhadap salah satu dapur penyedia makanan MBG di Kalibata, Netty menyoroti pentingnya penataan sistem anggaran dan administrasi dalam program tersebut.

“Keterlambatan pembayaran berdampak langsung pada keberlanjutan program MBG. Hal ini harus diantisipasi dengan membangun sistem koordinasi dan monitoring antar lembaga pelaksana," katanya.

Meski dihadapkan pada berbagai kendala, Netty mengapresiasi pengelola dapur yang tetap berkomitmen menjalankan program tersebut.

"Semangat pengabdian dan dedikasi mitra BGN dalam menjalankan program ini harus menjadi pemicu semua pihak untuk menjalankan tugasnya dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya, BGN mengungkap dugaan awal penyebab puluhan siswa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang mengalami keracunan usai menyantap menu MBG. 

Baca Juga: Jumlah Korban Diduga Keracunan MBG di Cianjur Bertambah, Siswa SMP Juga Alami Gejala

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut, dugaan penyebab sementara karena ada unsur kelalaian saat menyiapkan MBG. 

"Dugaan sementara karena kelalaian dalam penyiapan makanan," kata Dadan, saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (22/4/2025). 

Dadan mengaku sudah mengingatkan para penyedia makanan untuk lebih hati-hati.