Waketum PAN Tegaskan Tidak Ada "Matahari Kembar" dalam Pemerintahan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS TV – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menegaskan, dalam sistem pemerintahan Indonesia hanya ada satu pemimpin tertinggi yang sah secara konstitusi, yaitu Presiden Prabowo Subianto.

Ia menampik spekulasi yang menyebutkan adanya “matahari kembar” dalam pemerintahan saat ini.

Pernyataan Viva menanggapi isu politik yang menguat usai sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih berkunjung ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo saat momentum Lebaran.

Kunjungan tersebut memunculkan spekulasi soal potensi dualisme kekuasaan, mengingat beberapa menteri menyebut Jokowi masih sebagai bos.

Baca Juga: [FULL] Isu 'Matahari Kembar' Kian Panas, Ini Bantahan Sekjen Gerindra-Sejumlah Menteri Prabowo

“Tidak ada yang namanya dua matahari kembar. Kalau matahari kembar dua, bisa kiamat dunia ini dalam pemerintahan Republik Indonesia,” ujar Viva dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (19/4/2025).

Ia menilai, pertemuan tersebut semata-mata merupakan bagian dari tradisi silaturahmi Idulfitri dan tidak berkaitan dengan urusan ketatanegaraan.

“Kalau kemudian ada beberapa menteri berkomunikasi dengan Pak Jokowi itu kan dalam rangka sawalan Idulfitri, mengajak keluarga,” ujarnya.

Menurut dia, dalam konteks pemerintahan, Prabowo adalah satu-satunya pemegang otoritas tertinggi yang sah.

“Soal kewenangan, tugas pokok, dan fungsi tetap Presiden Prabowo sebagai Presiden terpilih yang melakukan pekerjaan konstitusional dan bertanggung jawab terhadap masa depan Indonesia,” kata dia.

Menanggapi pernyataan sejumlah menteri yang menyebut Jokowi masih sebagai bos, Viva memberikan penjelasan.

Ia mengatakan, pernyataan itu sebatas menunjukkan rasa hormat atau kedekatan personal, hal itu bisa dimaklumi.

Namun, dalam konteks ketatanegaraan, hanya Presiden Prabowo yang berwenang yang menakhodai Indonesia hingga 2029 mendatang.

“Kalau sebagai guru, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sebagai bos dalam menjalankan fungsi ketatanegaraan, ya tidak boleh,” ucap Viva.

Viva mengimbau publik dan para elite politik untuk tidak menafsirkan komunikasi para pejabat negara secara berlebihan.

“Jadi kalau kemudian ada tafsiran bahwa ada dua matahari kembali di Republik Indonesia, itu saya rasa sangat jauh sekali. Sangat jauh, meskipun spekulasi itu muncul,” katanya.

Baca Juga: Respons soal Isu Prabowo-Jokowi 'Matahari Kembar', PDIP: Ingat Visi, Satu Presiden

Sebelumnya, Presiden Prabowo tidak terganggu dengan isu 'matahari kembar' buntut sejumlah menteri yang datang ke rumah Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah.

Apalagi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut Jokowi masih sebagai bosnya.

Tidak terganggunya Prabowo disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Kamis (17/4/2025).

“Presiden Prabowo merasa tidak terganggu dengan adanya menteri-menteri pada era Pak Jokowi yang juga bersilaturahmi kepada Pak Jokowi,” ujar Muzani.