Kekerasan KKB Terus Terjadi di Papua, Anggota Komisi XIII DPR Sarankan Ini ke Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS TV – Aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kembali terjadi dan memicu keprihatinan berbagai pihak.

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion meminta pemerintah mengedepankan pendekatan dialogis berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Bumi Cenderawasih tersebut.

Pemerintah harus meningkatkan jalur dialog secara intensif dengan kelompok-kelompok bersenjata di Papua karena situasi kekerasan di Bumi Papua ini terus berlangsung sejak lama.

"Kasihan masyarakat di sana energi mereka banyak terkuras untuk masalah kekerasan bersenjata sehingga tidak bisa fokus membangun,” ujar Mafirion kepada wartawan, Selasa (15/4/2025).

Baca Juga: Polisi Identifikasi 3 Jenazah Korban Serangan KKB Yahukimo, Akan Dimakamkan di Dekai

Politikus PKB itu mengakui kalau pendekatan dialog memerlukan proses yang tidak singkat.

Namun, ia meyakini cara tersebut dapat membawa perdamaian yang berkelanjutan.

Ia mencontohkan keberhasilan pendekatan dialog dalam menyelesaikan konflik di Aceh melalui Perjanjian Helsinki.

“Ini bukan pendekatan singkat tapi harus berkesinambungan. Kita pernah memiliki sejarah konflik yang terjadi di Aceh. Tapi dengan adanya dialog demi dialog yang terjadi dan memunculkan perjanjian damai Helsinki, konflik itu bisa terselesaikan," katanya.

Ia menjelaskan, pendekatan itu yang bisa dilakukan untuk membantu mengurai benang kusut konflik di Papua yang tak berkesudahan.

Ia juga mengingatkan bagaimana Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang pernah menggunakan pendekatan non militer untuk menyelesaikan konflik di Aceh.

Gus Dur, menurut Mafirion, membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, mulai dari tokoh masyarakat hingga aktivis HAM.

“Sosok Gus Dur bisa menjadi salah satu contoh penyelesaian konflik walaupun saya tahu banyak pihak yang terlibat secara langsung dan tak langsung untuk mengatasi konflik yang terjadi,” katanya.

Lebih lanjut, Mafirion menyoroti insiden pembunuhan terhadap 12 pendulang emas yang dilakukan oleh KKB, dan menyebutnya sebagai tindakan kriminal yang dilatari motif politik.

Pembunuhan kepada pendulang emas ini adalah tindakan kriminalitas yang tidak bisa ditoleransi.

Hal ini bukan pertama kali pembunuhan dilakukan.

"Tidak ada rasa aman dan nyaman warga sipil di Papua karena selalu berada dalam ancaman pembunuhan yang bisa terjadi kapanpun. Harta benda warga sipil juga habis dengan adanya konflik ini,” ujarnya.

Menurut dia, pentingnya peningkatan perlindungan terhadap masyarakat sipil.

Ia juga menilai, meski pemerintah telah mencoba menyelesaikan konflik melalui pendekatan keamanan dan militer, tetapi kini saatnya strategi dialog lebih diprioritaskan.

“Tapi berkaca dari berbagai pendekatan keamanan dan militer yang telah dilakukan, pemerintah harusnya sudah dapat memetakan pendekatan dialogis untuk mencapai penyelesaian konflik,” kata Mafirion.

Sebelumnya, sebanyak 11 jenazah korban pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang menamakan diri sebagai Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama, telah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga masing-masing.

Penyerahan dilakukan secara resmi pada Senin (14/4/2025) oleh Tim Gabungan Operasi Damai Cartenz, bersama Tim Dokkes Polri dan DVI Polri.

Baca Juga: Evakuasi Korban Serangan KKB di Yahukimo: 15 Jenazah Ditemukan, 2 Selamat

Langkah ini merupakan bagian dari penanganan menyeluruh pasca peristiwa kekerasan yang terjadi di sejumlah lokasi tambang dan kamp di wilayah Yahukimo.

Penyerahan jenazah dilakukan oleh jajaran Satgas Operasi Damai Cartenz bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Yahukimo.

Proses ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin pemulangan korban dengan layak.

“Sebelumnya pada Tanggal 10 April kami telah menyerahkan 1 jenazah atas nama Ariston Kamma TKP Pegubin kepada pihak keluarga, dan hari ini kami juga telah menyerahkan 11 jenazah korban kepada keluarga masing-masing. Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk memastikan para korban kembali ke keluarganya dengan layak dan bermartabat,” kata Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2025 Kombes. Pol. Adarma Sinaga melalui rilis resmi yang diterima oleh Kompas.tv, Senin (14/4).