KPK Pastikan Tetap Profesional dan Objektif meski Terlibat dalam Danantara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penunjukan Ketua KPK Setyo Budiyanto menjadi salah satu tim Komite Pengawasan dan Akuntabilitas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dilakukan karena institusi, bukan personal.

Demikian Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (8/4/2025).

“KPK sebagai institusi, bukan merujuk kepada kapasitas personal, dalam hal ini Ketua KPK Setyo Budiyanto,” kata Tessa.

Tessa pun menegaskan, untuk setiap evaluasi, saran, dan masukan yang nantinya disampaikan KPK adalah sebagai keputusan organisasi. Selain itu, Tessa memastikan tidak akan ada konflik kepentingan dalam kepengurusan KPK di Danantara.

Baca Juga: Prabowo Ungkap Danantara Pernah Diusulkan Ayahnya kepada Soeharto: Waktu Itu Tidak Disetujui

“KPK yang terlibat dalam komite pengawasan dan akuntabilitas Danantara akan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak memengaruhi objektivitas KPK dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Tessa lebih lanjut menambahkan, KPK akan berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya perbaikan dan pembangunan negara, dengan melaksanakan pengawasan kepada BPI Danantara secara profesional dengan mengedepankan tata kelola yang baik.

Di samping itu, kata Tessa, KPK juga akan berkolaborasi dengan anggota Komite Pengawasan dan Akuntabilitas lainnya, seperti Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP), Kapolri, dan Jaksa Agung.

“Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang melibatkan Danantara, KPK akan bertindak secara profesional dan objektif, mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk dalam kepengurusan tersebut,” tuturnya.

Baca Juga: Prabowo soal Anak Buah Komunikasi Buruk ke Publik: Ini Salah Saya

Oleh karena itu, Tessa menuturkan, KPK juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengawasi kinerja BPI Danantara sebagai wujud pelibatan publik dalam mengawal pembangunan nasional.