Tanggapi Gelombang Demo, Prabowo: Coba Perhatikan Secara Objektif, Apakah Demo Itu Murni?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto mengomentari terkait gelombang demo yang terjadi dalam 150 hari awal masa pemerintahannya.

Ia menyatakan, demo merupakan hal yang lumrah, terlebih di Indonesia yang merupakan negara besar.

"Masalah demo adalah biasa dalam negara sebesar kita, kan kita sudah sepakat berdemokrasi," kata Prabowo dalam wawancara dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).

Baca Juga: Presiden Prabowo Akui Respons Kepala PCO soal Teror Kepala Babi Teledor dan Keliru

Ketua Partai Gerindra tersebut juga menegaskan pendemo sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD).

"Itu menurut saya biasa. kalau ada abusive ya kita harus investigasi, harus proses secara hukum," ucapnya.

Meski demikian, dia pun meminta semua pihak untuk melihat demo yang terjadi secara objektif.

"Coba perhatikan secara objektif dan jujur, apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong," ucap Prabowo.

Ia pun mengaku menghormati berbagai macam demo yang terjadi, namun harus dilakukan dengan damai dan tidak memantik kerusuhan.

"Pertama ada demo melawan efisiensi, demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Jadi harus objektif, kita juga bukan anak kecil. Kita hormati hak untuk berdemo asal demonya damai, tidak menyulut kerusuhan," ucapnya.

Ia kemudian menyinggung terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan dengan membakar ban. Menurutnya hal itu bukanlah demo yang dilakukan secara damai.

"Kalau bakar-bakar ban itu bukan damai. Jadi selalu dalam pengelolaan suatu negara kita waspada apakah ada kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan asing yang ingin adu domba, ini berlaku lazim," ungkapnya.

Baca Juga: Prabowo soal UU TNI: Enggak Ada Niat TNI Mau Dwifungsi Lagi, Come On

Dalam kesempatan itu, mantan Menteri Pertahanan tersebut mengajak semua pihak untuk berpikir jernih mengenai demo.

"Jadi saya mengajak kita berpikir dengan jernih, demo itu hak tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat," ucapnya.  

Seperti diketahui, berbagai jenis demonstrasi mewarnai 150 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Demo tersebut, mulai dari 'Indonesia Gelap' hingga yang terbaru terkait penolakan Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) yang telah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu.