JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari.
Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo kepada tujuh jurnalis di perpustakaan pribadinya, Minggu (6/4/2025), merespons kebijakan tarif resiprokal yang ditetapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebesar 32 % untuk Indonesia.
“Pada akhirnya, kita memang harus berdikari, berdiri di atas kaki kita sendiri. Ini sudah saya bicarakan bertahun-tahun. Karena itu kita sekarang punya Danantara,” ucap Prabowo.
Prabowo menuturkan, sebagai presiden tidak memberi target Danantara investasi berapa besar di mana. Tetapi saya tekankan pentingnya feasibility study yang tuntas atas berbagai peluang investasi.
Baca Juga: Prabowo Pamer Kinerja 150 Hari Pemerintahannya: Berbagai Kasus Besar Terungkap
“Danantara perlu prioritaskan investasi di peluang yang paling banyak membawa impact dan added value,” kata Prabowo.
Untuk itu, lanjut Prabowo, Danantara menjadi salah satu entitas yang akan diawasi dengan ketat agar kebijakan investasi yang diambil menguntungkan rakyat Indonesia.
“Proyek-proyek Danantara haruslah sustainable dan mempunyai added value yang tinggi. Dengan sendirinya ini akan mengundang banyak pihak lain yang akan ikut berpartisipasi,” ujarnya.
Terlepas dari pandangannya, Prabowo mengatakan akan melakukan negosiasi atas kebijakan tarif yang disampaikan Trump. Sebab kebijakan tarif tersebut, memukul sektor ekspor padat karya seperti tekstil dan sepatu.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tegaskan TNI Aktif Tidak Bisa Masuk BUMN: Yang Boleh Hanya Pensiunan
“Karena itu kita harus negosiasi. Negosiasi sebagai negara dan sebagai blok. Sore ini saya berangkat ke Kuala Lumpur untuk bertemu PM Anwar koordinasikan respons ASEAN. Kita juga utus Menko Perekonomian ke Amerika untuk negosiasi langsung,” jelas Prabowo.
Meski demikian, Prabowo menegaskan, Indonesia harus tetap menghargai kebijakan tarif yang ditetapkan Amerika.
“Kita berteman dengan Amerika. Untuk DHE sepertinya ada salah pengertian dari mereka. Kita tahan devisa hasil ekspor (DHE) untuk entitas yang menikmati fasilitas dari Republik Indonesia. Mendapatkan kredit dari bank-bank BUMN,” kata Prabowo.
“Jika ada entitas yang berusaha di Indonesia dengan uang sendiri, atau bawa uang sendiri dari luar negeri, kita tidak atur DHE-nya. Saya rasa ini fair,” lanjutnya.
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.