Wakil Ketua DPR soal Respons Tarif Impor Trump: Perlu Komunikasi yang Terpadu dari Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengingatkan pemerintah agar memiliki narasi atau komunikasi yang terpadu dalam merespons tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Seperti diberitakan, Trump menetapkan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk asal Indonesia.

Menurut Adies, diperlukan narasi atau komunikasi yang terpadu antarpemangku kepentingan agar mengurangi sentimen negatif di pasar modal Indonesia. 

"Lebih dari itu, kita perlu terus memantau dinamika global yang sedang berlangsung. Kami juga memandang perlu penyampaian narasi dan komunikasi yang terpadu, konsisten dan berkelanjutan untuk memitigasi, mengurangi ketidakpastian, meredam sentimen negatif dan menepis keraguan baik investor ataupun pelaku pasar,” kata Adies kepada wartawan, Minggu (6/4/2025).

Ia menilai langkah koordinatif pemerintah dalam memitigasi potensi instabilitas keuangan jangka pendek sangat diperlukan.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dan narasi kebijakan yang jelas untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Baca Juga: Jusuf Kalla: Politis, Tarif Impor Trump Arahnya ke Tiongkok

“Misalnya perlunya narasi dan komunikasi atas kebijakan yang sedang ditempuh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan, untuk memitigasi dan mengurangi reaksi ataupun sentimen negatif yang dapat menekan pelemahan pasar modal (pelemahan harga saham), pasar uang (kekeringan likuiditas dan suku bunga pasar uang antar bank), pasar valuta asing (pelemahan nilai tukar rupiah) dan pasar utang (kenaikan yield/imbal hasil SBN),” ujar Adies.

Politikus Partai Golkar itu mengapresiasi respons cepat pemerintah dan langkah strategis yang telah ditempuh untuk menjaga kepercayaan pelaku pasar serta mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Misalnya, tepat kiranya, pemerintah menempuh penguatan kerja sama dagang dan investasi antarnegara ASEAN, dan kiranya dapat diperluas lagi pada grup atau kelompok negara di mana Indonesia menjadi anggota seperti BRICS (organisasi antarpemerintah yang didirikan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dan yang lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan global,” kata dia.

Selain itu, kata dia, pentingnya diplomasi dan negosiasi dengan AS guna menjaga hubungan baik sebagai mitra dagang utama. Upaya tersebut dinilainya penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan meningkatkan volume perdagangan.

Ia pun menyatakan dukungan terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Kabinet Merah Putih untuk mempercepat perbaikan struktural dan kebijakan deregulasi, khususnya dalam menghapus hambatan perdagangan non-tarif.

Baca Juga: Ini Dampak bagi Indonesia usai Trump Terapkan Tarif 32 Persen

Pada hari ini pukul 14.25 WIB, Presiden Prabowo bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia. Kunjungan tersebut dijadwalkan sebagai agenda silaturahmi dengan Perdana Menteri Malaysia (PM) Anwar Ibrahim.

Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya menjelaskan, selain silaturahmi, tidak menutup kemungkinan sejumlah isu penting juga akan dibahas oleh kedua kepala negara, termasuk soal tarif Trump.

“Tentunya kalau kedua pemimpin negara sudah bertemu, pastinya akan membahas banyak hal ya,” kata Teddy, Minggu, dikutip dari Kompas.id.