Komisi II DPR Akan Panggil Mendagri untuk Bahas Evaluasi Retret Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi II DPR RI berencana memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas evaluasi pelaksanaan retret kepala daerah yang telah berlangsung.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum melakukan evaluasi formal terhadap pelaksanaan retret kepala daerah yang pertama.

Namun, DPR akan menanyakan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Mendagri Tito yang dijadwalkan setelah masa reses DPR.

Hal ini disampaikan Doli dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Rabu (2/4/2025).

"(Evaluasi) formalnya belum ya, tentu nanti mungkin dalam waktu dekat ada rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri. Saya kira itu juga nanti perlu untuk ditanyakan ya, apa evaluasi dari retret yang pertama," kata Doli.

Baca Juga: Wamendagri soal Retret Kepala Daerah Kedua: Secepatnya, Setelah Lebaran

Meskipun evaluasi resmi belum dilakukan, Doli mengaku telah memantau secara informal dengan bertanya langsung kepada kepala daerah di daerah pemilihannya. Ia ingin mengetahui manfaat, dampak positif, serta kekurangan dari retret tersebut.

"Saya kan juga monitor misalnya saya kan juga punya daerah pemilihan yang punya kepala-kepala daerah. Saya tanya sama mereka, apa manfaatnya, apa yang positif didapat, apa kurangnya. Nah, bahan-bahan ini nanti akan kita bahas pada saat memang ada rapat kerja itu," ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menyebut, tujuan utama dari retret adalah agar pesan yang ingin disampaikan kepada kepala daerah dapat diterima dengan baik. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada cara yang lebih efisien dalam penyelenggaraannya.

"Yang penting pesannya tuh sampai. Jadi, ya dicari cara yang paling efisien. Kalau memang bisa dekat, kenapa harus jauh? Kalau memang bisa lebih murah, kenapa lebih mahal?" katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut retret kepala daerah akan dilaksanakan setelah Lebaran. Retret kedua diperuntukkan bagi kepala daerah yang belum sempat ikut gelombang pertama karena masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut disampaikan Bima Arya di acara open house Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Mendagri Beberkan Baru Bayar Rp2 M dari Rp13 M Biaya Retret Kepala Daerah

“Oh ya ini segera. Begitu masuk ini harus secepatnya karena memang setelah Lebaran,” ujar Bima.

Menurut Bima, peserta retret kepala daerah tidak sebanyak angkatan pertama dan untuk lokasi bisa dilakukan di Magelang atau tempat lain.

“Lokasinya bisa di Magelang atau bisa di tempat lain. Ada opsi tempat-tempat lain. Tapi tentunya karena pesertanya tidak sebanyak angkatan pertama,” ujarnya.