Puan Wanti-Wanti Pemerintah Stabilkan Harga Bahan Pangan dan Ketersediaannya Jelang Lebaran 2025

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan jelang perayaan Lebaran 2025. 

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan keselamatan para pemudik yang akan pulang ke kampung halaman. 

Pernyataan itu disampaikan Puan dalam pidato penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (25/3/2025).

Baca Juga: Sepekan Jelang Lebaran, Penumpang di Terminal Rajabasa Meningkat
 
"Lalu kesiapan pemerintah dalam menghadapi Hari Raya Idulfitri, terutama stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan serta pasokan BBM, serta kesiapan pemenuhan standar pelayanan minimum jalan tol untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan tol menjelang mudik lebaran," kata Puan.
 
Politikus PDIP itu juga menyampaikan, DPR telah mengambil sikap dan tindakan terkait sejumlah masalah lainnya, seperti ketidaksesuaian volume dan harga MinyaKita, perubahan jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK, serta persiapan KPU dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).

Lebih lanjut, Puan menyebut, perhatian DPR terhadap masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemenuhan hak-hak karyawan yang terdampak, serta kesiapan pemerintah dalam penyelenggaraan program pemeriksaan kesehatan gratis.

DPR juga menyoroti pentingnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, kesiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2025, dan evaluasi penerapan sistem inti administrasi perpajakan.

"DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melakukan rapat-rapat bersama mitra kerja untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut," kata Puan.

Baca Juga: Jadwal Operasional Bank BCA Saat Libur Lebaran 2025, Ini Daftar Kantor Cabang yang Buka

Puan juga menegaskan, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja dengan DPR RI.

"Tindak lanjut yang dijalankan Pemerintah menunjukkan komitmen kenegaraan dalam hubungan legislatif dan eksekutif," katanya.