Mahasiswa UI Beberkan UU TNI Cacat Prosedural dan Gugat ke MK, Begini Respons DPR-Pakar Hukum

KOMPAS.TV - Baru sehari disahkan, revisi Undang-Undang TNI digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh mahasiswa Universitas Indonesia. Mereka menilai revisi UU TNI cacat prosedural dan prosesnya tidak transparan bagi publik.

Di sisi lain, anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menyebut bahwa gugatan terhadap revisi UU TNI dengan alasan kurangnya keterbukaan tidak tepat, karena DPR telah meminta pandangan dari berbagai elemen bangsa.

Sementara itu, pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai gugatan tersebut merupakan bentuk kemarahan mahasiswa sekaligus langkah yang tepat.

Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008, Maruarar Siahaan, menyatakan bahwa pengujian gugatan ini bisa berimplikasi pada pembatalan keseluruhan undang-undang jika dalam prosesnya ditemukan pelanggaran mekanisme yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Baca Juga: Kondisi Gedung DPRD Malang Usai Jadi Sasaran Demo Tolak UU TNI hingga Aksi Serupa di Kota Lain

#uutni #revisiuutni #gugatanuutni #dpr #mk