Angkutan Barang Masih Bisa Beroperasi saat Pembatasan Operasional Lebaran 2025, Ini Syaratnya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan angkutan barang tetap dapat beroperasi selama periode pembatasan operasional angkutan Lebaran 2025 dengan memperhatikan beberapa hal.

Diketahui, guna memastikan keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kelancaran arus mudik dan balik pada masa Lebaran 2025, pemerintah telah mengatur pembatasan operasional angkutan barang.

Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga lembaga, yakni Kementerian Perhubungan, Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Plt. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani menyambut positif keputusan pengusaha yang tetap mengoperasikan angkutan logistik selama periode pembatasan angkutan Lebaran 2025, dengan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Langkah ini diharapkan dapat memastikan kelancaran distribusi barang dan kebutuhan logistik yang penting selama musim mudik, sekaligus tetap menjaga keamanan dan keselamatan di jalan raya.

Baca Juga: Jadwal Pembatasan Angkutan Barang di Jalan Tol dan Non Tol Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025

"Kami menghargai keputusan pengusaha logistik dan truk yang tetap beroperasi selama pembatasan Lebaran dengan mematuhi ketentuan yang ada. Keamanan dan keselamatan para sopir truk sangat kami perhatikan," kata Ahmad Yani di Jakarta, Rabu (19/3/2025), dikutip dari kemenhub.go.id.

Angkutan Barang Masih Bisa Beroperasi saat Pembatasan Operasional Lebaran 2025

Pembatasan dilakukan melalui pembatasan waktu operasional pada mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, tambang, juga bahan bangunan.

Perusahaan angkutan barang bisa melakukan distribusi menggunakan kendaraan angkutan barang sumbu dua dengan jumlah berat yang diizinkan, kendaraan beroperasi saat terjadi diskresi dari kepolisian, serta distribusi tetap mengutamakan keselamatan.

Kemudian terkait tata cara pemuatan, daya angkut dan isi muatan, dimensi kendaraan, serta dokumen angkutan barang juga harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Ketua Komisi I DPR Akui Bertemu Presiden Prabowo dan Bahas RUU TNI

Untuk kendaraan pengangkut BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor mudik dan balik gratis, serta barang pokok tetap bisa beroperasi dan dikecualikan dari pembatasan truk 3 sumbu, dengan dilengkapi surat muatan jenis barang.

Kebijakan tersebut diambil dengan melihat data kejadian khusus 2024 yang menyatakan bahwa pada tahun tersebut terjadi 186 kejadian yang didominasi keterlibatan truk sebesar 53 persen.

Selain itu, angkutan barang dengan tiga sumbu ke atas berpotensi menyebabkan kemacetan karena kecepatannya yang di bawah standar.