Akademisi dan Aktivis Buat Petisi Tolak Revisi UU TNI

KOMPAS.TV - Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari YLBHI, KontraS, hingga akademisi resmi membuka petisi penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI.

Mereka menilai revisi UU TNI berpotensi mengembalikan dwi fungsi militer dan membuka peluang pelanggaran HAM berat, terutama jika TNI dilibatkan dalam penanganan masalah sosial.

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur, juga mempertanyakan minimnya partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU TNI yang dinilai sangat krusial bagi demokrasi dan hak asasi manusia.

#petisi #dwifungsitni

Baca Juga: Mensesneg Bantah RUU TNI Bangkitkan Dwifungsi Abri