JAKARTA, KOMPAS.TV - Kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) diduga mengalami teror usai para aktivisnya bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk rapat pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang berlangsung tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta pada Sabtu (15/3/2025).
"Upaya teror terhadap kerja-kerja yang kami berkaitan dengan advokasi revisi Undang-Undang TNI itu diawali sejak hari Jumat kemarin (14/3/2025)," terang Ketua Divisi Hukum Kontras Andrie Yunus dalam program Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan KompasTV, Minggu (16/3/2025).
Andrie mengatakan pihaknya didatangi orang tidak dikenal yang menggeber-geber motor di depan kantor KontraS pada siang hari. Keesokan harinya, kata dia, KontraS juga didatangi tiga orang yang mengaku-ngaku sebagai media.
"Hingga besoknya, kantor kami didatangi oleh tiga orang yang mengaku-ngaku sebagai media, ingin bertemu tetapi kemudian tidak menjelaskan dari mana dan apa nama medianya," tutur Andrie.
"Dan tiga orang tidak dikenal tersebut datang pada tengah malam yang menurut kami ini tidak patut," sambungnya.
Selain itu, ketiga orang yang datang tersebut tidak membuat janji terlebih dahulu dengan pihak KontraS. Andrie juga mengungkap dugaan teror dalam bentuk lain.
"Kami ditelepon oleh nomor tidak dikenal, setidaknya sebanyak tiga kali," papar Andrie.
Baca Juga: Pembahasan RUU TNI Khianati Janji Pemerintah di Forum HAM Internasional
Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil menggeruduk ruang rapat Panja RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).
Aktivis sekaligus Ketua Divisi Hukum KontraS Andrie Yunus terlihat menerobos masuk ke ruang rapat.
Andrie bersama aktivis lainnya meneriakkan tuntutan mereka di depan pintu dan meminta agar pembahasan RUU TNI dihentikan.
"Kami menolak adanya pembahasan di dalam, kami menolak adanya dwifungsi ABRI!" teriak Andrie menyuarakan tuntutannya di depan pintu ruang rapat, seperti dilaporkan KompasTV.
"Kami meminta agar dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup," tambahnya.
Baca Juga: Deretan Alasan Rapat Panja RUU TNI Ada di Hotel Mewah, Sekjen DPR Sebut Sesuai Aturan Tata Tertib
Para aktivis juga terlihat membawa sejumlah kertas protes bertuliskan kritik dan surat terbuka kepada DPR.
Kepada awak media, Andrie memberikan pernyataan atas aksi yang dilakukannya bersama aktivis lainnya.
"Kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan, selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus dwifungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia," tuturnya.
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.