BKN Mau Bantu CPNS yang Resign Kembali Kerja Sementara ke Tempat Lama, CELIOS: Solusi Gimmick!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi 2024 termasuk PPPK diketahui mundur dari semula yang direncanakan bulan Maret menjadi Oktober 2025. Bahkan untuk PPPK menjadi awal tahun 2026.

Sontak banyak CPNS yang sudah resign bekerja di kantor lama kini menganggur dan harus menunggu hingga Oktober.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengaku berupaya untuk mengkomunikasikan hal ini dengan perusahaan lama tempat CPNS tersebut bekerja di tempat sebelumnya. Hal itu disampaikan Kepala BKN Zudan Arif.

"Ini banyak masukan kepada saya untuk menunjukkan empati dari pemerintah karena ada yang sudah terlanjur keluar dari pekerjaannya dan sekarang menganggur sebelum mengetahui adanya penyesuaian waktu pengangkatan CPNS," kata Zudan dalam rapat koordinasi, Senin (10/3/2025) dan dikutip dari Antara.

"Kalau kami tidak berupaya pasti tidak ada hasil. Tapi kalau kami berupaya kemungkinannya masih ada dua, gagal atau berhasil untuk mengembalikan yang bersangkutan bisa bekerja kembali sampai dengan 30 September 2025 karena 1 Oktober 2025 sudah masuk sebagai CPNS," tuturnya.

Baca Juga: Cerita CPNS Sudah Resign Kerja tapi Pengangkatan Ditunda, Tabungan Tipis, Bingung Cari Kerja

Menanggapi rencana Kepala BLN tersebut, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar menilai solusi yang ditawarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal CPNS yang terlanjur resign untuk kembali kerja di tempat lama, adalah pernyataan yang tak masuk akal. 

Diketahui, BKN membuka peluang untuk membantu calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 yang telanjur resign agar bisa kembali bekerja di perusahaan lamanya dengan komunikasi dengan perusahaan lama tempat mereka bekerja. 

Wahyudi menilai solusi BKN tak bisa diterima karena dianggap tak logis. 

"Sangat tidak logis, tidak realistis, dan sangat tidak masuk akal, dan ini disampaikan oleh pejabat publik, bagaimana mungkin pejabat publik eselon tertinggi menyampaikan solusi yang sebetulnya secara implementasi itu rumit dan sangat tidak mungkin dilaksanakan, " kata Wahyudi dalam Kompas Petang KompasTV, dikutip Selasa (11/3). 

Wahyudi menilai solusi itu sulit diimplementasikan, mengingat ada 200 ribu lebih perusahaan tempat bekerja para CPNS yang harus ditangani. 

"Ada 250.000 formasi, bagaimana mungkin Kementerian Tenaga Kerja bisa berkoordinasi dengan 200.000 lebih perusahaan tempat bekerja sebelumnya yang sudah mengeluarkan karyawannya atau sudah resign," ujar Wahyudi.

Wahyudi menilai solusi ini justru melukai mereka yang sudah terlanjur resign dari tempat kerjanya. 

"Bisa jadi posisi itu juga sudah diisi oleh orang lain, jadi ini sangat tidak mungkin ini dilakukan," ujarnya. 

Baca Juga: Kisruh Pengangkatan Ditunda, Bagaimana Nasib CPNS dan PPPK hingga Oktober 2025?

Ia menambahkan bahwa pemerintah tak perlu 'gimmick' soal kekacauan administrasi yang terjadi. 

Wahyudi meminta pemerintah segera mencari solusi yang tepat untuk anak muda bangsa.

"Pemerintah sepertinya tak perlu gimmick, jujur saja ada kekacauan administrasi yang terjadi, dan segera carikan solusinya untuk saudara-saudara kita calon PNS ini," katanya.