Anggota Komisi IV DPR Minta Prabowo Bersikap soal Menhut Angkat Banyak Kader PSI di Tim FOLU

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengkritik keputusan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang menunjuk sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam jajaran tim Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Sebagai informasi, FOLU Net Sink 2030 merupakan aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030.

Politikus Partai Golkar itu meminta Presiden Prabowo Subianto nantinya dapat mengambil sikap tegas untuk mencegah praktik serupa terus terjadi.

Baca Juga: Ramai-Ramai Kader PSI Masuk Tim FOLU Kemenhut, Pimpinan Komisi IV DPR: Publik Perlu Tahu Prosesnya

"Saya meminta Presiden Prabowo segera menentukan sikap agar hal ini tidak menjadi preseden buruk dalam sistem perekrutan pegawai pemerintahan ke depan," kata Firman kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).

Menurut Firman, seharusnya jabatan dalam organisasi ini diisi oleh figur yang berpengalaman dalam bidang kehutanan dan lingkungan hidup, bukan oleh kader partai politik (parpol) yang tidak memiliki latar belakang atau kompetensi yang relevan.

"Ini merusak sistem dan tata kelola pemerintahan. Lembaga pemerintahan seperti dijadikan alat politik untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan undang-undang," ujarnya. 

Firman menyebut, kebijakan Menhut Raja Juli, justru melemahkan posisi aparatur sipil negara (ASN).

"Alih-alih menempatkan orang-orang terbaik melalui sistem merit, justru yang dipilih adalah kelompoknya sendiri, yang merupakan kader PSI," katanya.

Ia menilai pola rekrutmen semacam ini semakin marak dalam pemerintahan selama dua periode terakhir dan dikhawatirkan berlanjut di pemerintahan mendatang.

"ASN yang sudah berkompeten dan memiliki pengalaman malah terpinggirkan. Jangan sampai sistem rekrutmen pemerintahan terus diwarnai oleh praktik seperti ini," ujarnya.

Sebelumnya, penugasan yang diberikan Raja Juli terhadap kader PSI untuk di Kementerian Kehutanan memicu reaksi publik di media sosial.

Menhut Raja Juli yang merupakan Sekjen PSI kemudian mengonfirmasi, bahwa benar ada SK yang dikeluarkan dan berisi penugasan bagi kader PSI.

“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Raja Juli dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (7/3/2025).

Dikutip dari Kompas.id, Tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan tim yang dibentuk oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menjalankan strategi pemerintah dalam menekan emisi karbon di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya guna mencapai target nol emisi karbon pada 2030.

Ada 43 orang yang menjadi bagian dari tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Dari jumlah tersebut, setidaknya lima orang berlatar belakang politikus PSI.

Kelima kader PSI itu menempati berbagai posisi. Mereka adalah Andy Budiman menjabat Dewan Penasihat Ahli; Kokok Dirgantoro sebagai anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Sigit Widodo sebagai anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon; Yus Ariyanto sebagai anggota Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Suci Mayang Sari sebagai anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas.

Baca Juga: Menhut Raja Juli Tugaskan Sejumlah Kader PSI di FOLU Net Sink 2030, Program Kementerian Kehutanan

Menurut SK Menteri Kehutanan No 32/2025, mereka yang bekerja di tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 akan menerima honorarium dengan nominal berbeda setiap bulannya, tergantung jabatan dalam tim. Penanggung jawab mendapatkan honor Rp 50 juta, sementara setingkat dewan penasihat ahli akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp 25 juta.

Kemudian, ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang menerima honor Rp 30 juta per bulan. Adapun anggota bidang menerima Rp 20 juta.