JAKARTA, KOMPAS TV – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mempertanyakan kompetensi dari komposisi tim Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
Sebagai informasi, FOLU Net Sink 2030 merupakan aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030.
Ia menilai publik berhak mengetahui proses seleksi tim ini serta transparansi dalam penetapan personelnya. Sebab, menurut dia, Menhut Raja Juli memploting politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dianggap tidak memiliki latar belakang lingkungan yang kuat untuk mengisi jabatan di tim FOLU Net Sink 2030.
Baca Juga: Fakta-Fakta Struktur OMO FOLU Net Sink 2030 yang Berisi Kader PSI
"Kita bukannya meragukan kompetensi personel yang ditunjuk, tetapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan bagaimana prosesnya," kata Alex kepada wartawan, Sabtu (8/3/2025).
Politikus PDIP itu menyebut, komposisi tim FOLU Net Sink 2030 periode sebelumnya didominasi oleh pejabat struktural kementerian dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan.
Menurutnya, keputusan Menhut Raja Juli berpotensi bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.
"Jika Menhut tidak transparan dalam penunjukan personel, publik tentu akan menilai keputusan ini sebagai bagi-bagi kue kekuasaan bagi kolega politiknya. Hal ini tentu berjarak dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," katanya.
Alex mendesak Menhut untuk bersikap transparan dalam seleksi anggota tim serta memastikan program ini berjalan sesuai dengan tujuan utama: menekan emisi karbon dan menjaga lingkungan hidup.
Sebelumnya, penugasan yang diberikan Raja Juli terhadap kader PSI untuk di Kementerian Kehutanan memicu reaksi publik di media sosial.
Baca Juga: Menhut Raja Juli Tugaskan Sejumlah Kader PSI di FOLU Net Sink 2030, Program Kementerian Kehutanan
Menhut Raja Juli yang merupakan Sekjen PSI kemudian mengonfirmasi, bahwa benar ada SK yang dikeluarkan dan berisi penugasan bagi kader PSI.
“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Raja Juli dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (7/3/2025).
Dikutip dari Kompas.id, Tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan tim yang dibentuk oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menjalankan strategi pemerintah dalam menekan emisi karbon di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya guna mencapai target nol emisi karbon pada 2030.
Ada 43 orang yang menjadi bagian dari tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Dari jumlah tersebut, setidaknya lima orang berlatar belakang politikus PSI.
Kelima kader PSI itu menempati berbagai posisi. Mereka adalah Andy Budiman menjabat Dewan Penasihat Ahli; Kokok Dirgantoro sebagai anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari; Sigit Widodo sebagai anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon; Yus Ariyanto sebagai anggota Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Suci Mayang Sari sebagai anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas.
Menurut SK Menteri Kehutanan No 32/2025, mereka yang bekerja di tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 akan menerima honorarium dengan nominal berbeda setiap bulannya, tergantung jabatan dalam tim. Penanggung jawab mendapatkan honor Rp 50 juta, sementara setingkat dewan penasihat ahli akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp 25 juta.
Kemudian, ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang menerima honor Rp 30 juta per bulan. Adapun anggota bidang menerima Rp 20 juta.
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.