Mendagri Tito Upayakan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Serentak Tidak Gunakan Dana APBN

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku akan mengusahakan agar Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak menggunakan dana dari APBN.

Dia mengaku akan mencermati kemampuan anggaran 24 daerah yang akan menggelar PSU. 

Demikian Tito Karnavian merespons pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Serentak, Jumat (7/3/2025).

“Barusan saya bahas, sebagian besar oke dipenuhi APBD masing-masing. Kita kan sama, kita korek daerah, banyak daerah yang nggak efisien daerah itu. SPJ-nya. Saya minta kurangin, untuk hal-hal yang nggak perlu, makan minum yang sampai milliar-milliaran, untuk PSU,” ucap Tito.

Baca Juga: Prabowo Bertemu 8 Taipan di Istana, Aguan hingga Tomy Winata

Tito mengatakan, untuk PSU yang akan dilakukan di 24 daerah akan diupayakan tidak menggunakan APBN. Oleh karena itu, kata Tito, Kemendagri meminta daerah benar-benar melakukan pengecekan anggaran yang dimiliki daerahnya.

“Saya berusaha tidak dari APBN, tadinya yang Papua mengajukan APBN tapi tadi pagi saya rapat bahwa Papua sanggup,” ujar Tito.

“Untuk melalui APBD, ada beberapa kabupaten tidak mampu, kalau dia tidak mampu kita lihat dulu, kalau dia udah nyerah dari APBD provinsi membackup,” ujarnya.

Baca Juga: Menhut Raja Juli Tugaskan Sejumlah Kader PSI di FOLU Net Sink 2030, Program Kementerian Kehutanan

Tito kemudian dikonfirmasi berapa jumlah wilayah yang menyatakan tidak mampu menggelas PSU karena anggaran.

“Ada bukan nggak mampu, masih menghitung kembali dari 14 PSU, seluruhnya ada 10 sebagian, sebagian dibayar APBD, kalau yang 14 lagi dari semuanya itu ada kira-kira 6 yang sedang menghitung lagi, yang lain nyatakan sanggup dari APBD setelah kita pelototin,” kata Tito.