Depan DPR, Maqdir Singgung Tokoh Politik hingga Usul Penahanan Tersangka Dilakukan Pasca Vonis

JAKARTA, KOMPAS.TV – Advokat, Maqdir Ismail mengusulkan penahanan tersangka dilakukan setelah ada putusan dari pengadilan saat rapat bersama Komisi III DPR membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Rabu, (5/3/2025).

"Saya mengusulkan dan saya lebih cenderung penahanan itu boleh dilakukan sesudah ada putusan kecuali, ada pengecualian misalnya terhadap orang-orang yang tidak terang alamatnya tidak jelas pekerjaannya," ujar Advokat, Maqdir Ismail.

"Orang-orang yang jelas tokoh politik, rumahnya jelas, gampang melihatnya, mestinya tidak perlu kita lakukan penahanan, apalagi belum ada bukti yang sangat substansial bahwa orang ini sudah melakukan kejahatan," lanjutnya

Hal tersebut diusulkan Maqdir menyoroti kondisi rumah tahanan di Indonesia cukup penuh dan sesak.

Baca Juga: Komisi III DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Jampidsus, Bahas Perkara Korupsi

#dpr #rapatdpr #breakingnews #hukum #pidana