Dugaan Korupsi di Pertamina, Anggota Komisi VI DPR Minta Menteri BUMN Erick Thohir Bertanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS TV – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Asep Wahyuwijaya meminta Menteri BUMN Erick Thohir bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.

"Apakah kasus ini melibatkan Kementerian BUMN atau tidak, kita serahkan sepenuhnya kepada proses hukum di Kejaksaan Agung (Kejagung),” ujar Asep kepada wartawan, Selasa (4/3/2025), dikutip dari Tribunnews.com.

Asep menyebut, pentingnya Kejagung mengusut tuntas kejahatan yang diduga dilakukan secara terstruktur dan sistematis di lingkungan Pertamina.

Ia mendesak agar semua pihak yang terlibat diungkap dan diproses hukum.

Baca Juga: Erick Thohir Sebut Akan Evaluasi Total Pertamina, Imbas Dugaan Korupsi Minyak Patra Niaga

"Modus operandi kejahatan luar biasa ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga rakyat. Mereka membobol subsidi dan menipu masyarakat," ujarnya.

Asep menegaskan, kalau pengungkapan kasus mega korupsi Pertamina harus dilakukan secara mendasar dan menyeluruh.

Hal ini bertujuan untuk membersihkan mafia migas di tubuh Pertamina dan memastikan tata kelola yang lebih baik ke depan.

"Harus ada perubahan fundamental agar Pertamina benar-benar bisa memberikan manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia. Kepercayaan publik terhadap Pertamina harus dipulihkan," katanya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT Pertamina.

Hal ini menyusul kasus dugaan korupsi tata kelola minyak yang menjerat Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.

"Tentu kita akan review total. Seperti apa nanti perbaikan-perbaikan yang kita lakukan ke depannya," ujar Erick Thohir di Jakarta, Sabtu (1/3/2025), dikutip dari laporan jurnalis KompasTV.

Ia menegaskan, pihaknya menghormati dan mengapresiasi proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Baca Juga: [FULL] Pertamina Buka Suara soal Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak

Erick menambahkan, evaluasi yang akan dilakukan mencakup berbagai aspek, termasuk kemungkinan merger beberapa perusahaan untuk mengoptimalkan efisiensi operasional.

"Apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus di-merger-kan, supaya nanti antara kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan. Kami akan review," ujarnya.