Instruksi Megawati Soal Retret PDIP Dikritik Pengamat: Ini Langkah yang Tidak Tepat

JAKARTA, KOMPAS.TV – Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Magelang terus menjadi sorotan. Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai bahwa langkah ini tidak tepat dan mencampuradukkan aspek politik dengan persoalan hukum.

“Dengan segala hormat, tapi menurut saya, instruksi kali ini tidak tepat. Ketika berbicara mengenai ketidakpuasan terhadap keputusan KPK menahan Hasto, menurut saya ya langkah yang harus diambil adalah terkait kasus hukum tersebut,” kata Yunarto dalam program Kompas Petang, Sabtu (22/2/2025).

Ia menambahkan bahwa masih ada jalur hukum yang bisa ditempuh, seperti praperadilan dan sidang pengadilan, sehingga instruksi untuk menunda retret dinilai kurang relevan jika alasannya terkait dengan kasus Hasto Kristiyanto.

Baca Juga: Kepala Daerah PDIP Standby di Magelang Siap Ikuti Retret, Masinton: Tunggu Arahan Ibu Megawati

Yunarto juga mengingatkan bahwa mencampurkan strategi politik dengan permasalahan hukum bisa berakibat kurang baik, terutama ketika melibatkan kepala daerah.

“Kan sedang ada gugatan praperadilan berikutnya. Kan masih ada sidang-sidang di pengadilan. Kalau betul ya ini terkait penahanan Hasto, jangan kemudian campuradukkan sebuah positioning politik, apalagi yang melibatkan kepala daerah,” jelasnya.

Menurutnya, instruksi tersebut memiliki implikasi yang sama dengan konsep ‘koalisi permanen’ yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan anggota parlemen untuk bersikap sesuai aspirasi rakyat.

"Ini yang menurut saya, apa yang diinstruksikan hari ini sama dengan bermasalahnya logika-logika seperti koalisi permanen. Ide koalisi permanen akan membuat anggota DPR yang sudah dipilih rakyat, itu kemudian hanya nurut sama partainya dan enggak bisa protes terlepas apapun aspirasinya," ujarnya.

Lebih lanjut, Yunarto membahas konsep ‘petugas partai’ yang sering disematkan kepada kader PDIP. Ia menilai bahwa konsep ini memang berlaku di banyak partai politik, namun hanya PDIP yang secara eksplisit mendefinisikannya.

“Sama dengan apa yang terjadi dengan teman-teman PDI Perjuangan sekarang. Saya yakin, mereka semua ingin ikut retret, kok. Atau ini sama rendah bobotnya dengan ketika seseorang menjadi presiden atau menteri, tapi masih menjadi ketum partai,” kata Yunarto.