Ketum PDIP Cegah Kader Ikut Retret, Pengamat: Titik Terendah Hubungan Megawati dan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri agar kadernya tidak ikut retret kepala daerah, menunjukkan penurunan hubungan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Burhanuddin menganggap instruksi tersebut sebagai pernyataan politik PDIP. Pasalnya, tidak ada kewajiban secara hukum untuk kepala daerah mengikuti retret.

"Apa yang dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri untuk meminta kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 tidak hadir di acara retret yang diadakan pemerintah pusat, Pak Prabowo, adalah pertanda hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega mencapai titik terendah," kata Burhanuddin dalam program "Kompas Petang" Kompas TV, Jumat (21/2/2025).

"Jadi ini menandai hubungan baru yang sebelumnya relatif baik, tetapi sejak keluarnya instruksi tersebut, secara politik bisa dibaca PDI Perjuangan mulai menampakkan sisi oposisinya."

Baca Juga: Belum Berangkat Retret, Siapa Saja Kepala Daerah Kader PDIP yang Berkumpul di DPD Yogyakarta?

Sementara pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi mengatakan, dalam instruksinya, PDIP menyebut kasus Hasto Kristiyanto sebagai "kriminalisasi." Menurutnya, instruksi tersebut menekankan sikap PDIP yang meminta loyalitas para kadernya.

Di lain sisi, Airlangga mengkritik acara retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah yang disebutnya menunjukkan militerisme.

"Apa relevansi retret ke Akmil untuk kepala daerah? Bukankah kita melihat pilar dari tatanan demokrasi kita adalah civilan supremacy values (nilai-nilai supremasi sipil)?" kata Airlangga.

"Dalam konteks ini, apa relevansinya kemudian dibawa ke Akmil? Itu jelas bertentangan dengan supremasi sipil, yang terjadi adalah internalisasi nilai-nilai militer."

Instruksi Megawati dikeluarkan usai Hasto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Harun Masiku pada Kamis (20/2/2025).

Sebagian kader PDIP yang dilantik menjadi kepala daerah, mengikuti instruksi tersebut, tetapi terdapat sejumlah lainnya yang tetap mengikuti retret yang dimulai pada Jumat (21/2/2025).

Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai retret penting bagi kepala daerah untuk menyinkronkan program-program daerah dengan pemerintah pusat.

Meskipun demikian, politikus Golkar itu mengaku pihaknya menghormati keputusan partai lain.

"Buat Golkar, kami melihat retret ini penting, kenapa? Karena ini baru pertama kali perjalanan pemerintahan baik dari pusat sampai ke tingkat daerah itu dilaksanakan dalam periode yang sama," katanya dalam program yang sama.

Baca Juga: Soal Larangan Retret PDIP, Golkar Ingatkan Pidato Bung Karno: Kepentingan Negara di Atas Partai