Pengamat soal Retret Kepala Daerah: Harusnya Tidak untuk Mengendalikan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan retret kepala daerah seharusnya tidak menjadi sarana pemerintah pusat untuk mengendalikan (controlling) pemerintah daerah.

Dia menilai retret kepala daerah seharusnya tidak disamakan dengan retret para menteri yang digelar sebelumnya, terutama tentang kepatuhan terhadap presiden. 

"Retret dalam konteks bagaimana menteri patuh kepada presiden itu boleh saja karena menteri dipilih oleh presiden. Tapi retret dalam rangka kemudian melakukan controlling (mengendalikan) agar kepala daerah patuh kepada presiden, hanya kepada presiden, itu juga problematik," katanya dalam Kompas Bisnis KompasTV, Jumat (21/2/2025).

Media memaparkan, sesuai regulasi otonomi daerah, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, presiden dan kepala daerah tidak memiliki hubungan langsung.

"Artinya, kepala daerah tidak kemudian harus melaporkan langsung semuanya kepada presiden, bahkan secara politik, tanggung jawab kepala daerah itu adalah langsung kepada rakyat," ujarnya. 

Baca Juga: Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret di Akmil, Begini Respons Dasco

Media mengatakan, retret untuk harmonisasi kebijakan pusat dan daerah boleh saja, tetapi dengan semangat agar para kepala daerah mendapat pelatihan untuk menyusun kebijakan dengan baik. 

"Karena sekarang retret ini menggantikan pelatihan dua minggu oleh Kemendagri dan satu bulan dengan Lemhanas, ini yang juga kita khawatirkan, karena satu minggu retret di Magelang bisa jadi enggak dapat banyak hal," ungkapnya.

"Padahal, bupati dan wali kota ini butuh skill untuk mengelola kebijakan dan melahirkan kebijakan yang benar sesuai dengan aturan yang ada," sambungnya. 

Media juga mengatakan, meskipun dilakukan retret, tetapi kekuatan daerah dan prinsip desentralisasi (penyerahan kekuasaan pada pemerintah daerah) tetap harus didorong. 

"Karena prinsip tata kelola negara kita masih desentralistis bukan sentralistis, jadi kepala daerah ini punya kewenangan, harusnya punya inovasi, kebebasan untuk mengatur daerahnya masing-masing, juga punya power (kekuatan) untuk mengelola daerahnya masing-masing," katanya. 

"Jadi kalau retret dimaknai sebagai ajang untuk mengontrol kepala daerah, sebaiknya mungkin diluruskan ya, karena idealnya bukan seperti itu, negara kita masih sangat menjunjung tinggi otonomi daerah dan desentralistik sesuai konstitusi," ujar Media.

Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Tegaskan Kepala Daerah yang Ikut Retreat Tanpa Ajudan