Mensesneg Temui Mahasiswa yang Demo di Patung Kuda, Mengaku Diutus Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menemui mahasiswa yang menggelar demo "Indonesia Gelap" di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2/2025) petang.

Prasetyo beserta jajaran mengaku sebagai utusan resmi pemerintah menemui demonstran.

Dia menyebut Presiden Prabowo Subianto mengutusnya untuk menemui demonstran dan menyerap aspirasi. Politikus Partai Gerindra itu pun mengundang perwakilan demonstran untuk mendiskusikan tuntutan.

"Sore hari ini saya nyatakan bahwa kami pemerintah yang terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya. Untuk mengawalnya, saya menawarkan, karena kebetulan kita masih berjiwa muda, saya tawarkan saudara tunjuk perwakilan saudara, kita berdiskusi," kata Prasetyo saat menemui demonstran, Kamis.

"Ingatlah adik-adikku, kita semua ini satu bangsa, kita semua satu perahu, kita semua warga negara Indonesia. Anda cinta Indonesia, saya juga cinta Republik. Saudara-saudara menghendaki pendidikan yang berkualitas, kita pun menghendaki."

Baca Juga: Demo Indonesia Gelap di Patung Kuda Jakarta, Petugas Keamanan Kerahkan 588 Personel

Prasetyo menyebut sebagian tuntutan demonstran juga menjadi perhatian pemerintah. Dia mengatakan pemerintahan Prabowo turut menghendaki pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat.

Mensesneg kemudian menyanyikan "Darah Juang" bersama mahasiswa sebelum keluar dari kawasan Patung Kuda. Massa pun mulai membubarkan diri sekitar pukul 18.30 WIB.

Massa "Indonesia Gelap" mulai berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda sekitar pukul 14.30 WIB. Polisi sempat menutup Jalan Merdeka Barat saat massa berdemonstrasi.

Akan tetapi, massa aksi menjebol penghalang dan mencoba bergerak ke arah Istana Negara hingga ditemui Prasetyo.

Dalam aksi "Indonesia Gelap" di Jakarta, BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) menyerukan sembilan poin tuntutan sebagai berikut:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Tahun Anggaran 2025; 
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat; 
3. Evaluasi besar-besaran makan bergizi gratis;
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah;
5. Tolak dwifungsi TNI;
6. Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset;
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional;
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat;
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan sekarang.

Baca Juga: Demo Indonesia Gelap di Jakarta, Polisi Tutup Akses Jalan Merdeka Barat