JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden, Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat tidak terburu-buru menilai puas atau tidak puas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab menurutnya, pemerintahan Prabowo baru berjalan empat bulan atau 100 hari lebih.
Demikian Luhut Binsar Pandjaitan merespons tanda pagar atau tagar kabur aja dulu yang belakangan ini viral di media sosial.
“Saya pikir semua nggak usah terburu-buru, nggak usah bilang puas nggak puas, baru 100 hari, kok,” ujar Luhut dalam Forum International Indonesia Economic Summit 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Baca Juga: Papua Tolak MBG, Mensesneg: Mohon Ditunggu, Pemerintah sedang Merumuskan bersama Presiden Prabowo
Terpisah, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan, pemerintah tidak melarang masyarakat yang ingin merantau. Hasan menilai keinginan masyarakat untuk merantau sebagai tindakan baik sepanjang punya bekal yang cukup dari sisi kemampuan.
“Kalau mau merantau ke luar negeri, ingat, harus punya skill (keahlian). Karena kalau enggak punya skill, nanti enggak bisa punya pekerjaan baik di luar negeri,” kata Hasan Nasbi merespons tagar kabur aja dulu atau #KaburAjaDulu yang viral di media sosial.
Di samping itu, Hasan mengingatkan masyarakat yang ingin ke luar negeri untuk menaati prosedur sehingga tidak ada persoalan di kemudian hari.
Baca Juga: PDIP soal Prabowo Jadi Capres 2029: Masih Terlalu Jauh untuk Bicara Pencapresan
“Yang kedua, harus taat prosedur. Supaya enggak jadi pendatang haram. Kalau orang mau merantau enggak boleh dilarang,” jelasnya.
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.