Istana soal Demo Tolak Makan Bergizi Gratis di Papua: Jangan Halangi Hak Orang Lain

JAKARTA, KOMPAS TV - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons aksi unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua yang berujung ricuh dan diwarnai penggunaan gas air mata.

Menurut dia, menolak program MBG adalah hak setiap individu. Namun, demonstrasi yang bertujuan untuk membatalkan program tersebut tidak boleh sampai menghambat hak masyarakat lain yang ingin menerima manfaatnya.

"Kalau ada yang menolak MBG, itu hak mereka, boleh tidak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis," kata Hasan di Jakarta, Senin (17/2/2025), dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV.

Baca Juga: Satgas Damai Cartenz Tangkap Anggota KKB Yalimo di Papua Pegunungan, Ini Barang Bukti yang Disita

Ia menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi tidak boleh melakukan tindakan kekerasan atau menghalangi hak orang lain.

"Gini, kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan.

Selain itu, lanjut Hasan, jika ada masyarakat yang merasa tidak membutuhkan program tersebut, mereka bisa menyampaikan langsung tanpa harus membatalkan program bagi yang memerlukannya.

"Kalau ada orang yang bilang mereka tidak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang 'kami tidak usah dikasih,' enggak apa-apa. Tapi kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak, itu menghalangi hak saudara-saudara mereka untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis," katanya.

Sebelumnya, massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).

Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan “tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna bagi siswa-siswi di Tanah Papua jika hanya untuk MBG.

Baca Juga: Siswa di Jayapura Gelar Aksi Demo Tolak Program Makan Bergizi Gratis: Ganti Pendidikan Gratis!

Ia menyampaikan, angka buta huruf dan angka kemiskinan di Tanah Papua menduduki peringkat pertama di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain. Selain itu, biaya sekolah mahal dan guru-guru yang tidak mengajar aktif.

“Kami siswa-siswi yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan menolak MBG dan meminta pendidikan gratis di seluruh Papua,” ujarnya.