Hasto Kristiyanto Minta Kepala Daerah dari PDIP Jalankan Instruksi Prabowo soal Efisiensi Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto meminta para kepala daerah terpilih 2024 untuk menerima dan menjalankan kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

Hasto juga meminta para kepala daerah terpilih mencontoh semangat dan pemikiran Presiden pertama Indonesia Ir Soekarno dalam membangun bangsa.

“Penting bagi kepala daerah kita yang membangun sepertinya harus ada uang dulu, padahal Soekarno nggak pernah memikirkan Indonesia merdeka duitnya berapa? tidak pernah, tetapi ide dulu,” tegas Hasto, dalam pembekalan kepada para kepala daerah terpilih 2024 dari PDIP dalam acara yang digelar secara hybrid di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

Baca Juga: Hasto soal Sidang Putusan Praperadilan Digelar Hari Ini: Saya Percaya Hakim Mencari Keadilan

Maka itu, kata Hasto, semangat Bung Karno dalam membangun bangsa seperti pernyataan Albert Einstein "imagination is more important than knowledge" (imajinasi lebih penting daripada pengetahuan).

“(Ide) imajinasi lebih penting dari segala pengetahuan yang ada, maka Soekarno berimajinasi Indonesia merdeka. imajinasinya, ide nya, imajinasi adalah jembatan emas, melahirkan satu geest,” ujar Hasto.

Dalam kesempatan yang sama, salah seorang politikus PDI-P Abdullah Azwar Anas membagikan pengalaman dan wawasan mengenai pengelolaan birokrasi serta strategi pengentasan kemiskinan, meski dengan anggaran yang terbatas.

Seperti halnya pengentasan kemiskinan di Banyuwangi yang angka kemiskinannya turun dari 20,4 persen menjadi 8 persen, dan dilanjutkan sampai sekarang ke angka 6 persen.

Selain itu, ia juga menyampaikan tentang pentingnya memiliki skala prioritas dalam membangun daerah. Oleh karena itu, Azwar menyarankan kepala daerah tidak terjebak pada konsultan dari kampus yang terkadang tidak memahami kondisi geopolitik daerah, dan lebih fokus untuk memimpin langsung proses perencanaan pembangunan daerah.

Baca Juga: Anggaran Dipangkas Rp200 Miliar, BGN Pastikan Program MBG Tidak Terdampak

“Setiap pengambilan keputusan harus mengandung Public Value, karena kalau keputusan tidak berdampak kepada publik itu keputusan tidak sisting. Contoh ketika kamu mengambil keputusan Banyuwangi festival festival toilet bersih, festival kali bersih, tadinya orang mencibir,” sambung pria yang pernah menjadi Bupati Banyuwangi itu.

“Tapi ini ada public value, value-nya apa? Kalau toiletnya saja bersih apalagi yang lain. Kalau sungainya saja bersih berarti ini halaman depan kita dan halaman belakang kita sama. Pariwisata bisa digenjot,” sambungnya.