Pengamat: Ada Aspek Ketidakadilan dalam Proses Efisiensi Anggaran Pemerintahan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.TV – Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan sebut ada aspek ketidakadilan pada penerapan efisiensi anggaran kementerian yang dilakukan pemeritahan Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan oleh Misbah Hasan dalam Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (12/2/2025).

“Ada aspek ketidakadilan (dalam kementerian) di dalam proses efisiensi anggaran,” ucap Misbah.

Misbah menuturkan, seharusnya efisiensi tidak hanya dilakukan kepada sejumlah kementerian tetapi pada seluruh kementerian.

Baca Juga: Seluruh Pegawai Otorita akan Berkantor di IKN pada Maret 2025

“Kalau kami hitung sebenarnya secara keseluruhan dari Rp3.000 sekian triliun total anggaran untuk pemerintah pusat, itu efisiensinya 8%, totalnya. Jadi ini yang seharusnya juga dijadikan sebagai patokan untuk melakukan efisiensi kepada seluruh kementerian,” kata Misbah.

“Jadi bukan hanya pada kementerian PU, Kemendikti Saintek, Kemenkes, Kemenhub dan seterusnya itu,” lanjutnya.

Sebab menurut Misbah, Kementerian PU yang mengalami efisensi hingga 73 persen juga punya skala prioritas dalam membangun Indonesia.

Baca Juga: Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Menhan, Peneliti: Tidak Tepat, Apa Urgensinya

“Kementerian PU harus melakukan skala prioritas yang luar biasa ya, sementara kan gaji pegawai mereka kan cukup banyak, jadi mungkin nanti ketika kita bandingkan antara gaji pegawai dengan program kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh PU, ini kan tinggal sekitar Rp20 triliun. Artinya berimbas ke kinerja dari PU itu sendiri,” katanya. 

“Sementara PU ini kan punya kewenangan untuk membangun infrastruktur-infrastruktur dasar yang masih dibutuhkan terutama di bagian Indonesia timur,” lanjutnya.