Anggota Komisi II DPR: Merumahkan Pegawai karena Efisiensi Anggaran Harus Ada Alasan yang Jelas

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia menyebut, pengurangan pegawai, baik tenaga honorer maupun Aparatur Sipil Negara (ASN), akibat efisiensi anggaran harus menjadi opsi terakhir. 

Pernyataan ini disampaikannya menanggapi kebijakan pemangkasan tenaga honorer di sejumlah kementerian dan lembaga karena dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran.  

"Sebelum merumahkan pegawai harus ada alasan yang jelas mengapa keputusan itu diambil. Jika pun harus dilakukan, itu harus menjadi pilihan terakhir," ujar Doli di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/2/2025).  

Baca Juga: Buntut Efisiensi Anggaran, Mendagri Pangkas Tenaga Honorer

Politikus Partai Golkar itu mengingatkan, pengurangan pegawai akan membawa dampak sosial yang signifikan, termasuk peningkatan angka kemiskinan.

Ia menegaskan, kalau negara harus mempertimbangkan nasib para pegawai kementerian dan lembaga, termasuk ASN yang memiliki keluarga dan tanggungan finansial.  

"Mengurangi tenaga kerja, apalagi dalam jumlah besar, harus dipertimbangkan secara matang. Kajian mendalam diperlukan untuk memahami dampak jangka panjangnya," katanya.   

Sebagai solusi, Doli mengusulkan opsi kerja dari rumah bagi pegawai kementerian dan lembaga.

Namun, ia menekankan, mekanisme tersebut harus diatur dengan jelas dan diawasi secara ketat.  

"Jika ada ASN yang bekerja dari rumah, mereka harus diberikan target kerja yang jelas dengan capaian hasil (output) yang dapat dievaluasi. Ini menjadi tanggung jawab masing-masing kementerian untuk memastikan efektivitas sistem tersebut," tuturnya.  

Doli berharap, kebijakan efisiensi anggaran tidak serta-merta berujung pada pemutusan hubungan kerja, tetapi justru mendorong inovasi dalam sistem kerja yang lebih efektif dan efisien.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri melakukan penghematan anggaran dengan mengurangi tenaga honorer.

Baca Juga: Presiden Prabowo Singgung 'Raja Kecil' yang Melawan Efisiensi Anggaran Pemerintah

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya menyebut kebijakan pengurangan tenaga honorer itu dilakukan menyusul adanya efisiensi anggaran di kementeriannya.

Penerapan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto berimbas pada pengurangan tenaga honorer di Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Bima Arya, kementeriannya telah melakukan seleksi penghematan atas kontrak tenaga honorer.