Anggota Komisi II Fraksi PKB Usul agar Prabowo Tunda Sementara Pembangunan IKN

JAKARTA, KOMPAS TV -  Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menunda sementara pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Menurut Indra, hal terpenting soal IKN jangan sampai karena pembangunan tersebut, program-program prioritas pemerintah lainnya menjadi terhambat. 

Dia menilai dampak positif dari pembangunan ibu kota baru itu tidak instan karena itu pembangunannya tidak boleh terburu-buru. 

Baca Juga: Anggaran IKN Diblokir, Jokowi: Tanya ke Pemerintah

Hal ini merespons pemblokiran anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mencapai 80% dari (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) DIPA 2025 sebesar Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun. 

Karena pemblokiran ini, Kementerian PU pun memangkas anggaran IKN dari Rp 60,6 triliun menjadi Rp 14,87 triliun.

"Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak, tidak ada salahnya IKN ditunda, bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk mensejahterakan rakyatnya," kata Indra kepada wartawan, Senin (10/2/2025). 

"Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara untuk prioritas Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis atau MBG, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan panik, toh anggaran belanja pegawai aman," ujar Indra. 

Bila mengacu Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, pemblokiran dilakukan sebagai mekanisme umum yang biasa terjadi di awal tahun anggaran. Anggaran yang diblokir di luar operasional dan belanja pegawai. 

"Ini adalah momentum evaluasi bagi kementerian/lembaga yang diblokir anggarannya, dan apakah akan berdampak buruk bagi masyarakat," kata Indra.

Indra justru mengapresiasi syarat Presiden Prabowo Subianto berkantor di IKN bila semua gedung lembaga negara sudah terbangun pada tahun 2028 atau di akhir masa jabatan tahun 2029. 

Artinya Presiden Prabowo tidak memaksakan kehendak pribadi, tidak membebani tugas kementerian/lembaga yang tidak realistis, juga tidak mengabaikan prioritas program mensejahterakan rakyat. 

"Bayangkan bila rencana pemindahan IKN sejak 17 Agustus 2024, atau bila para ASN sejak saat itu dipaksakan untuk tinggal di IKN, kerugiannya bukan saja materi tapi kemanusiaan," katanya. 

Sebelumnya, Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menegaskan, anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap tersedia.

Baca Juga: Tanggapan Istana hingga Bahlil soal Pemblokiran Anggaran Pembangunan IKN - PARASOT

Menurut Hasan, anggaran IKN tidak mengalami pemblokiran, melainkan belum dibuka.

"Kalau diblokir itu bukan berarti anggarannya tidak ada, tapi anggarannya belum dibuka. Dana pembangunan IKN ada di OIKN, ada di Kementerian PUPR," ujar Hasan di Jakarta, Jumat (6/2/2025), dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV.

Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN dalam lima tahun ke depan. 

"Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan, sekitar Rp48 triliun selama lima tahun ke depan," katanya.