JAKARTA, KOMPAS TV – Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menegaskan, anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap tersedia.
Menurut Hasan, anggaran IKN tidak mengalami pemblokiran, melainkan belum dibuka.
Dana pembangunan IKN tersebar di berbagai instansi, termasuk Otorita IKN (OIKN) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kalau diblokir itu bukan berarti anggarannya tidak ada, tapi anggarannya belum dibuka. Dana pembangunan IKN ada di OIKN, ada di Kementerian PUPR," ujar Hasan di Jakarta, Jumat (6/2/2025), dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV.
Baca Juga: Menteri PU Dody Hanggodo Sebut Anggaran untuk IKN Diblokir Semua
Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN dalam lima tahun ke depan.
"Presiden punya komitmen untuk meneruskan pembangunan IKN dengan biaya yang sudah disebutkan, sekitar Rp48 triliun selama lima tahun ke depan," katanya.
Hasan menjelaskan, pemerintah menargetkan penyelesaian kawasan inti pusat pemerintahan, pembangunan gedung yudikatif, serta gedung legislatif.
Sementara untuk pengembangan kawasan lainnya, pemerintah akan mendorong keterlibatan pihak swasta dalam proses pembangunan.
"Sisanya nanti akan didorong agar swasta yang membangun," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyebutkan anggaran untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir.
Baca Juga: Tukar Guling PSN dengan IKN, Begini Jawaban Immanuel Ebenezer | SATU MEJA
Hal tersebut diungkapkan oleh Dody Hanggodo usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Kamis (6/2/2025).
“IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ucap Dody sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.