Sufmi Dasco soal Prabowo Reshuffle Kabinet: Kita Tidak Ingin Mendahului, Kita Tunggu

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak ingin mendahului Presiden Prabowo Subianto soal rencana reshuffle Kabinet Merah Putih.

Demikian Dasco merespons kabar reshuffle pemerintahan Prabowo Subianto, Jumat (7/2/2025).

“Kalau saya bilang kemarin kan, saya dengar begitu masalah reshuffle, kapan waktunya ada atau tidaknya, itu adalah hak prerogatif dari Presiden, tentu kita tidak ingin mendahului, kita tunggu,” ucap Dasco.

Dasco mengaku, dirinya tidak tahu apakah Presiden Prabowo akan menggunakan hak prerogatif tersebut dalam evaluasi menteri-menterinya. Sebab, katanya, dirinya belum bicara mendalam soal kinerja menteri Kabinet Merah Putih.

Baca Juga: Pengamat: Sikap Keras Prabowo di Harlah NU Puncak Kekesalan soal Elpiji hingga Pagar Laut

“Saya belum bicara mendalam mengenai hal ini. Tentu sepenuhnya hal-hal seperti ini, kita serahkan kepada Pak Presiden untuk melakukan evaluasi. Nanti hasil wawancara ini  disampaikan oleh DPR mendorong evaluasi menteri ini,” kata Dasco.

Meski demikian, Dasco menegaskan jika memang ada menteri yang tidak seirama dengan kebijakan Presiden Prabowo.

“Saya dapat informasi yang tidak seirama. Saya tidak tahu apakah evaluasinya itu sampai dengan reshuffle atau cukup dengan teguran,” kata Dasco.

Sebelumnya, Partai Gerindra juga telah menyatakan akan mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

“Partai Gerindra mendukung semua pandangan termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu, untuk efektifitas pemerintahan ini karena beliau yang memiliki kewenangan sepenuhnya dan parameter kewenangan-kewenangan itu,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Kamis (6/2/2025).

Baca Juga: Partai Golkar Taat Jika Presiden Prabowo Reshuffle Kadernya: Kita Semuanya Harus Siap

Di samping itu, Muzani menuturkan perombakan kabinet atau reshuffle merupakan hak sepenuhnya presiden.

“Soal reshuffle adalah hak sepenuhnya dari presiden selaku kepala pemerintahan yang menilai para pembantunya,” kata Muzani.

“Kapan beliau akan mengangkat dan mencopot seseorang menjadi pembantu atau berhenti dalam kabinet merah-putih, kami sepenuhnya percaya,” lanjutnya.