Kemenpan RB Ikut Buka Suara soal Kepastian Gaji ke-13 dan 14 untuk ASN 2025, Ini Jawabannya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akhirnya memberi tanggapan meski belum memberikan kepastian final soal isu peniadaan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) ASN tahun 2025. Saat ini, kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan di tingkat kementerian.

Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Mohammad Averrouce menegaskan bahwa keputusan final masih menunggu hasil pembahasan lintas kementerian.

"Pembahasan masih proses seperti Bu Menteri (Menpan RB) sampaikan, itu melibatkan kementerian/lembaga terkait," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Kamis (6/4/2025).

"Keputusannya bersifat kolektif dan secermat-cermatnya," ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini juga mengonfirmasi bahwa saat ini tim teknis dari tiga kementerian sedang menyusun dan membahas instrumen peraturan perundang-undangannya.

Rini menjelaskan saat ini kebijakan tersebut sedang dibahas bersama beberapa instansi.

"Saat ini kebijakan gaji Ke-13 dan THR Tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undanganya bersama-sama oleh Tim Teknis Kementerian PANRB dan instansi terkait yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara," jelasnya.

Baca Juga: Pemerintah Tanggapi Isu Peniadaan Gaji ke-13 dan 14 untuk ASN 2025, Ini Katanya

Sikap Berbeda Antar Kementerian

Menariknya, terdapat perbedaan sikap di antara pejabat pemerintah dalam menanggapi isu ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa persiapan pencairan sedang dilakukan.

"Persiapan sudah ada. Persiapan to be announced," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Namun, Airlangga menekankan bahwa kewenangan penuh terkait pencairan gaji ke-13 dan 14 berada pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Tanyanya Menteri Keuangan," tambahnya.

Namun, di sisi lain, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, mengaku belum bisa memberikan tanggapan.

"Saya masih belum bisa menanggapi karena belum ada informasi," tuturnya.

Kronologi Munculnya Isu

Dilaporkan dari Kompas.com isu ini bermula dari beredarnya pesan WhatsApp yang menyebutkan adanya rencana peniadaan gaji ke-13 dan 14, yang dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Pesan tersebut viral di media sosial pada Rabu (5/2).

"Ada informasi, gaji 13 dan 14 ditiadakan. Sesmen/Sekjen lagi dikumpulkan presiden malam ini. Itu dari orang Seskab pelatih. Infonya nanti malam mau dibahas," demikian bunyi pesan yang beredar.

Baca Juga: Empan Sopandi Guru Honorer yang Jalan Kaki 11 Km Demi Mengajar Selama 14 Tahun, Segini Gajinya

Hingga saat ini, pemerintah belum menerbitkan aturan resmi mengenai pencairan gaji ke-13 dan THR tahun 2025. Belum ada informasi pasti mengenai anggaran yang disiapkan untuk kebijakan tersebut.

Situasi ini membuat nasib gaji ke-13 dan THR ASN 2025 masih menggantung. Para ASN diimbau untuk menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.