Anggota Komisi I DPR: Dugaan Praktik Suap di Bandara adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi I DPR  TB Hasanuddin mengatakan, dugaan praktik suap di pintu imigrasi Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten sangat membahayakan keamanan negara.

Menurut dia, praktik suap tersebut bukan hanya memalukan, mencoreng, dan merendahkan nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional . Sebab, kegiatan tersebut merupakan kejahatan terhadap keamanan negara.

Pernyataan ini merespons peristiwa puluhan warga negara asing (WNA) asal China diduga menjadi korban pemerasan petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kasus pemerasan ini terungkap usai tersebarnya surat yang berasal dari Kedutaan Besar China di Indonesia.

Baca Juga: Hoax WNA Tiongkok Selipkan Uang di Paspor Agar Lolos Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta | NEWS OR HOAX

"Ini bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan terhadap keamanan negara," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Minggu (2/2/2025). 

"Imigrasi adalah gerbang terdepan perbatasan negara kita dengan negara lain. Fungsinya menyaring orang-orang yang masuk ke negara supaya tidak memiliki masalah hukum atau mengancam keamanan negara saat berkunjung," imbuhnya. 

Politikus PDIP itu meminta kasus ini harus ditindak tegas dan diusut oleh aparat penegak hukum sampai ke akar-akarnya, jangan sampai perilaku suap di Bandara terus terjadi. Seluruh yang terlibat harus dipecat dan dilakukan perombakan organisasi di sana.

"Pemerintah harus segera mengusut tuntas aduan dugaan tindak pidana suap tersebut dengan sejelas-jelasnya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengaku pihaknya telah mencopot semua petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soetta yang diduga terlibat pemerasan. 

Agus pun mengaku pihaknya telah menerima laporan dan data terkait kasus-kasus dugaan pemerasan di Bandara Soetta.

Baca Juga: Fakta-Fakta Puluhan WNA China Diperas Imigrasi, Menteri Imipas Copot Petugas yang Diduga Terlibat

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua (petugas) yang (namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soetta, kami ganti," kata Agus dikutip Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Agus menegaskan pihaknya tidak menoleransi kasus pemerasan ini, dan semua pihak yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," katanya.