Desakan Pejabat Naik Transportasi Umum, Bahlil Lahadalia: Saya Tak Perlu Diajari

JAKARTA , KOMPAS TV – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan dirinya tidak perlu diajari soal penggunaan transportasi umum. Sebab ia mengaku memiliki pengalaman sebagai kondektur dan sopir angkot saat masih bersekolah.

"Tolong sampaikan kepada para pengamat, saya, Bahlil, tidak perlu diajari naik angkutan umum. Saya pernah menjadi kondektur angkot selama tiga tahun di terminal, lalu menjadi sopir angkot dua tahun saat SMA. Bahkan, saat kuliah saya juga membawa angkot," ujar Bahlil saat ditemui di Bogor, Minggu (2/2/2025), seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Informasi Transportasi Umum di Jakarta pada Malam Tahun Baru 2025, Ada yang Cuma Rp1 Tarifnya!

Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut, dirinya tidak keberatan menggunakan transportasi umum dalam kesehariannya. Namun, menurutnya, kebiasaan tersebut tidak perlu menjadi konsumsi publik.

"Kalau memang dibutuhkan, saya bisa mengajarkan bagaimana cara naik angkot yang benar. Tidak perlu mengajari saya soal itu, karena memang saya sudah berpengalaman," katanya.

Pernyataan Bahlil tersebut muncul sebagai respons terhadap desakan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), yang meminta pembatasan pengawalan dan patroli (patwal) bagi pejabat, kecuali untuk presiden dan wakil presiden.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno, menilai bahwa pejabat seharusnya lebih sering menggunakan angkutan umum agar lebih memahami kondisi kemacetan yang dialami masyarakat.

Baca Juga: Warga Sorong Menanti Transportasi Umum yang Memadai, Agar Tak Harus Menunggu Lama

"Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur bersama masyarakat, mereka akan lebih memahami kondisi sebenarnya," ujar Djoko pada Senin (27/1/2025).

Djoko juga menegaskan bahwa pejabat negara, selain presiden dan wakil presiden, tidak perlu mendapatkan layanan patwal.