Prabowo Perintahkan Pemangkasan Anggaran, Begini Respons Menhut

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya melakukan efisiensi anggaran. Merespons hal itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni membentuk tim internal untuk sisir anggaran tidak/kurang relevan.

"Sekarang sudah dibentuk tim mewakili masing-masing dirjen (direktorat jenderal) untuk menyisir kembali anggaran yang tidak atau kurang relevan dengan pencapaian tujuan kementerian," kata Raja Juli saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (28/1/2025).

Raja Juli juga menyatakan adanya pemangkasan anggaran untuk sejumlah kegiatan dengan kriteria tertentu.

"Biaya perjalanan dinas, terutama ke luar negeri, akan disisir kembali. Anggaran seminar, simposium, FGD (focus group discussion), dan lain-lain yang bersifat seremonial saya minta untuk dipangkas," ungkapnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Pangkas Anggaran, Hemat Uang Negara Hingga Rp 306 T

Adapun perintah penghematan anggaran dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025, berlaku sejak 22 Januari 2025.

Dalam inpres tersebut, presiden menargetkan penghematan anggaran, baik di pusat maupun daerah, pada 2025 mencapai Rp306,6 triliun.

Penghematan anggaran diperlukan untuk membiayai program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam Inpres, Prabowo memerintahkan untuk membatasi belanja pada kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, publik, dan seminar atau focus group discussion, serta mengurangi belanja perjalanan dinas. 

Sebelumnya, penghematan anggaran ini sempat disinggung Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

"Perjalanan dinas dikurangi, potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp20 triliun lebih," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet, dipantau dari Breaking News KompasTV.