Wajah Baru Kabinet Jokowi Jilid Dua

Sebelum menanggapi susunan menteri kabinet Indonesia kerja Jilid dua yang berseliweran di beberapa media sosial, Presiden Joko Widodo atau Jokowi jumpa pers di istana negara, Jakarta.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa kabinet kerja jilid dua nanti akan diisi oleh banyak wajah baru.

Meskipun akan memasukan banyak wajah baru, namun Presiden memastikan akan mempertahankan beberapa pembantunya di kabinet kerja jilid satu.

Hal tersebut disampaikan presiden usai membahas finalisasi persiapan pelantikan presiden terpilih di istana merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

“Komposisi kabinet kerja jilid dua akan diumumkan secepatnya setelah pelantikan pada 20 oktober mendatang,” kata Jokowi.

Jokowi melanjutkan, selain banyak wajah baru yang akan mengisi kabinet kerja jilid dua, juga akan ada nomenklatur baru pada pemerintahan periode mendatang.

Sebelum ini, Jokowi sempat menyampaikan bahwa persentasi kabinetnya yang baru nanti sebesar 55 persen dari kalangan profesional dan 45 persen dari partai politik.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyatakan bahwa PDI Perjuangan memberikan kebebasan kepada Jokowi untuk menyusun kabinet jilid duanya itu.

Termasuk jika pada akhirnya membawa parpol lain ke dalam pemerintah.

“PDI Perjuangan mempersilahkan Pak Jokowi untuk menyusun kabinet yang dipimpinnya, termasuk diantaranya melibatkan partai-partai di luar koalisi Indonesia kerja,” ujar Ahmad Basarah.

Menurut peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Siti Zuhro, komposisi kabinet kerja jilid dua itu jika dibuat seimbang antara profesional dan politisi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kualitas sumber daya manusia adalah cerminan dari kualitas kementrian dan pimpinannya,” ujar Siti Zuhro, saat ditemui tim liputan Kompas TV di bilangan Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

Oleh karena itu, lanjut Siti, pemilihan menteri sesuai dengan bidang dan keahliannya nanti dapat mendukung kualitas kinerja kementerian.

Namun demikian, terkait rencana perombakan nomenklatur kementerian dan lembaga itu perlu dipertimbangkan ulang.

Presiden Jokowi seharusnya langsung fokus pada realisasi program dan kebijakan seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Perombakan nomenklatur kementerian dan lembaga itu dikhawatirkan akan menyita waktu.

Lagi pula, Siti menambahkan, hal itu perlu ada studi mendalam sebelum langkah itu diambil.

“Jangan sampai hanya untuk mengakomodir kepentingan sesaat yang kemudian berdampak buruk di masa yang akan datang,” ujar Siti.