Titiek Soeharto soal Pagar Laut: Kementerian Tak Perlu Takut Lawan Oligarki

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto meminta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tak takut melawan oligarki atau sekumpulan pengusaha.

Hal itu menanggapi isu pemilik pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Banten yang hingga kini belum terungkap ke publik oleh KKP. 

"Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki," kata Titiek di gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/1/2025). 

Baca Juga: Siapa Pemilik Pagar Laut di Tangerang? Menteri Trenggono: Masih Penyelidikan, Tidak Mudah

Ia menyatakan, pihaknya akan mengawal isu pagar laut di Tangerang hingga tuntas. 

"Karena kita DPR sebagai wakil rakyat kementerian juga menjalankan tugasnya juga untuk melaksanakan kepentingan rakyat juga," ujarnya. 

Politikus Partai Gerindra ini menyebut, pihaknya akan mendukung KKP untuk mengungkap dalang dari pemilik pagar laut tersebut. 

"Jadi saya rasa enggak perlu, tanpa harus dikasih tahu kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki karena kami dari DPR ada di belakang kementerian," katanya. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, pihaknya masih menyelidiki pemilik pagar laut di Tangerang, Banten yang telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama nelayan. 

Ia mengakui, proses identifikasi pelaku tidak mudah dan memerlukan waktu.  

"Hingga hari ini, kami masih dalam proses penyidikan. Tuntutan masyarakat jelas, ingin mengetahui siapa yang memasang pagar tersebut, tapi tidak mudah. Kami sudah mendapat beberapa petunjuk, namun tetap harus memanggil pihak-pihak terkait untuk memastikan kebenarannya," ujar Sakti Wahyu di Komisi IV DPR, Jakarta, Kamis (23/1/2025). 

Baca Juga: Pernyataan DPR Desak Menteri ATR/BPN Cabut HGB Pagar Laut| PAGAR LAUT

Ia juga mengatakan, pengawasan menjadi tantangan besar bagi KKP karena keterbatasan alat dan teknologi. 

"Kami sebenarnya sudah mengajukan untuk memiliki sistem digital surveilans, tapi hingga kini belum terealisasi," katanya.