Kepuasaan Kinerja Prabowo Tertinggi, Anggota Komisi III DPR Kritisi Pemberantasan Judol

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mengkritisi pemberantasan judi online (judol) terhadap kinerja 100 hari Presiden Prabowo Subianto.

Politikus PKB itu meminta pemerintah semakin meningkatkan kinerja pada bidang hukum, terutama dalam memberantas judol.

Menurut dia, dampak judol sangat besar. Misalnya, ada seorang ayah yang tega membunuh anak dan istrinya dan akhirnya bunuh diri karena terjerat judol dan pinjol.

Ada juga istri yang membakar rumah suaminya karena sang suami ketagihan judol.

Baca Juga: Jubir PDIP soal Survei Litbang Kompas: Kepuasan Publik Prabowo Lebih Tinggi dari Jokowi

"Bahkan, banyak rumah tangga yang hancur karena judi online. Fenomena ini sangat memprihatinkan," kata Abdullah dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).

Pemain judol tidak memandang usia. Bahkan, anak-anak kecil pun kecanduan main judol.

Menurut data PPATK, 25 persen pelakunya berusia di bawah 30 tahun.

Ia mengatakan, transaksi keuangan terkait judol sangat besar. 

Sepanjang 2023 – 2024, nilai transaksi judol mencapai Rp 360 triliun. Angka itu terus mengalami kenaikan.

"Untuk itu, pemerintah harus semakin serius dalam mengatasi persoalan itu. Semua pihak harus dilibatkan untuk memberantas judol," katanya.

Catatan kedua, lanjut Abdullah, pihak kepolisian harus semakin responsif dalam menerima laporan warga terkait tindak kejahatan.

Polisi tidak boleh meremehkan atau menolak laporan masyarakat. Semua laporan harus diterima dan dilayani dengan baik.

"Jangan menunggu masalah itu viral, baru kemudian polisi bergerak. Hal itu tidak boleh terjadi lagi. Penegak hukum harus terus berbenah," katanya.

Selain itu, menurut Abdullah, ketika ada oknum anggota polisi yang melakukan kesalahan, pihak kepolisian tidak boleh langsung melakukan pembelaan.

Para petinggi polisi harus mendalami kasus yang dilakukan anggota, kemudian menindak tegas anggota yang bersalah.

"Membela anggota yang bersalah akan mencoreng citra dan memperburuk nama kepolisian. Ini harus menjadi evaluasi. Anggota yang bersalah harus ditindak tegas," katanya.

Litbang Kompas merilis hasil survei untuk tingkat kepuasan dan keyakinan terhadap 100 hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Untuk indeks tingkat kepuasan 80,9 persen responden menyatakan puas dan 19,1 menjawab tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sementara untuk tingkat keyakinan umum 89,4 persen menjawab yakin dan 10,6 tidak yakin.

Kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran teratas ditunjukkan untuk alasan kinerja yang ditunjukkan baik dengan angka 30,2 persen.

Dilanjutkan dengan kepemimpinan yang merakyat 18,1 persen, sering mendapatkan bansos 14,4, persen, pembangunan merata sampai ke desa 7,3 persen.

Baca Juga: Fakta-Fakta Sekeluarga "Homicide-Suicide" di Ciputat, Lagi-lagi Pinjol dan Judol Jadi Pemicu

Kemudian Pembangunan yang massif (infrastruktur dan fasilitas umum) 7,3 persen, mampu mengatasi persoalan bangsa 6,8 persen, menjalankan pemilu dengan baik 3,2 persen, ketegasan dalam kepemimpinan 3,2 persen.

Sedangkan 4,6 persen memberikan alasan lainnya dan 4,9 menjawab tidak tahu.
 
Sementara untuk alasan tidak puas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran teratas ditunjukkan dengan alasan bansos tidak merata dan tidak tepat sasaran 29,2 persen.

Lalu, ekonomi belum stabil atau sulit mendapatkan pekerjaan hingga lapangan kerja minum 19,5 persen.