Setwapres Klarifikasi Prado Berstiker Instansi Kecelakaan di Sukabumi Bukan Mobil Dinas Resmi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI menyampaikan klarifikasi terkait kendaraan Toyota Land Cruiser Prado berstiker Kesekretariatan Wakil Presiden yang terlibat kecelakaan di Sukabumi. 

"Kendaraan tersebut bukan milik Sekretariat Wakil Presiden. Baik pemilik maupun pengemudinya juga bukan pegawai atau pejabat di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden,” demikian keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, di Jakarta, Minggu (12/1/2025) dikutip dari Antara.

Pihak Setwapres RI juga menyatakan, stiker bertuliskan Kesekretariatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada mobil yang terlibat kecelakaan itu bukan stiker resmi yang dikeluarkan instansi.

Pernyataan yang dikeluarkan Setwapres RI juga disertai dengan pernyataan keprihatinan terhadap kejadian. 

"Kami berharap proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku agar persoalan ini bisa segera diselesaikan dengan baik," ujarnya.

Baca Juga: Kecelakaan Beruntun di Banjarmasin, Truk Rem Blong Tabrak 5 Kendaraan hingga Rusak Parah

Klarifikasi dari pihak Setwapres RI ini sebagai respons dari informasi yang beredar seputar kecelakaan di Sukabumi yang disertai munculnya video kecelakaan yang menimbulkan spekulasi. 

Dilansir Kompas.com, kejadian kecelakaan di Jalan Jalur Lingkar Selatan, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Kamis (9/1/2025) melibatkan mobil Toyota Land Cruiser Prado bernomor polisi B 1668 UR dan sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi F 5118 VP. 

Kecelakaan ini menewaskan dua orang yang merupakan pelajar, sedang satunya berhasil selamat. 

Kerusakan yang terjadi, yakni sepeda motor Yamaha Mio yang bertabrakan dengan Toyota Land Cruiser Prado mengalami rusak parah di bagian depannya.

Sedangkan mobil mengalami rusak ringan di bagian bumper depan, kaca depan sisi kiri, dan penutup mesin. 

Selain itu, mobil yang terlibat kecelakaan memiliki stiker Kesekretariatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal inilah yang kemudian menimbulkan berbagai macam spekulasi.