Jubir PDIP Respons Effendi Simbolon: Minta Ibu Megawati Mundur adalah Pernyataan Kurang Ajar

JAKARTA, KOMPAS.TV – Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan Effendi Simbolon tidak layak mengomentari PDIP karena sudah dipecat. Guntur juga menilai Effendi Simbolon kurang ajar karena meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan ketua umum PDIP.

Demikian Guntur Romli merespons pernyataan Effendi Simbolon yang mengomentari internal PDIP, Kamis (9/1/2025).

“Effendi Simbolon sudah dipecat dari PDI Perjuangan, maka tidak layak dan tidak etis mengomentari PDI Perjuangan, dan pernyataannya minta Ibu Megawati mundur adalah pernyataan kurang ajar,” ucap Guntur.

Baca Juga: Selesai Diperiksa KPK, Ahok: Ini Kasus LNG Bukan di Zaman Saya

“Kami menduga pernyataan Effendi Simbolon merupakan hasil pertemuan dengan Jokowi beberapa waktu lalu di Solo dan kami semakin yakin ucapan Ibu Megawati tanggal 12 Desember ada yang mengawut-awut (mengacak-acak) partai,” ujarnya. 

Tidak hanya itu, Guntur menuturkan, PDIP juga berkeyakinan penetapan Sekjen Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK merupakan orderan politik.

“Kami semakin yakin penetapan tersangka kepada Sekjen PDI Perjuangan merupakan "orderan politik" dan sebagai pintu masuk untuk menekan Ibu Megawati mundur,” ujar Guntur.

“Semakin terungkap cara licik: "nabok nyilih tangan" menampar pinjam tangan. Ada yang memakai KPK untuk menyerang PDI Perjuangan,” ujar dia.

Baca Juga: Jokowi Ungkap Penyebab Anwar Usman Jatuh dan Dirawat di RS

Sebelumnya, Effendi Simbolon mengatakan PDIP seharusnya melakukan regenerasi kepengurusan atau pergantian kepemimpinan. Bukan hanya mengganti Sekjen PDIP, Effendi menuturkan bekas partainya tersebut juga harus mengganti ketua umum.

“Ya, harus diperbarui ya semuanya. Mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui. Bukan hanya level Sekjen. Sudah waktunya lah. Sudah waktunya ada pembaruan yang total ya. Karena ini kan fatal ya,” ujarnya.

“Sebuah kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Dan partai itu kan bukan milik perorangan. Partai itu kan diatur oleh Undang-Undang Partai Politik. Jadi tanggung jawabnya kepada publiknya juga harus tinggi,” ujarnya.